Suasana media gathering yang digelar KPU Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - KPU Jatim memberikan informasi rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil), termasuk ketentuan pencalonan bagi anggota DPD. Hal tersebut diungkapkan saat media gathering, Kamis (24/11/2022).
"Banyak dari pengamat politik, khususnya pemilu, mengatakan jika dapil menjadi salah satu unsur dalam pemilu. Artinya, dapil ini menjadi isu krusial dalam proses kepemiluan kita," kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam.
BACA JUGA:
- Antusiasme Pendaftar PPK di KPU Surabaya Tinggi, Tembus 525 Orang Sejak 2 Hari Dibuka
- Bawaslu Kota Batu Beberkan Langkah Tangani Politik Uang di Pemilu 2024
- Khofifah Ajak Rajut Kembali Persaudaraan Pascaputusan MK soal Pilpres 2024
- Jamaah Religi Al Fatimah dan Zahrotul Jannah Surabaya Minta Semua Pihak Sebarkan Pesan Damai
"Dapil cukup menarik, karena menjadi salah satu upaya partai politik untuk memenangkan suara. Saat ini mungkin sudah ramai jadi pembicaraan di beberapa daerah, sebab ada beberapa pihak yang mulai menghembuskan adanya penataan dapil baru," paparnya menambahkan.
Menurut dia, partai politik saat ini tentu telah menghitung berapa kursi yang akan mereka dapatkan untuk pesta demokrasi mendatang. Ia menyebut, tahapan penataan dapil dan alokasi kursi dimulai sejak 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.
"Pada tanggal 23-30 November KPU kabupaten/kota akan mengumumkan rancangan dapil untuk kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat. Adapun partai politik akan ada kesempatan mengusulkan dapil pada forum uji publik," tuturnya.
Mantan anggota KPU Surabaya ini juga menjelaskan terkait ketentuan pencalonan anggota DPD yang akan dimulai 9 Desember 2022 mendatang. Alur penyampaian dukungan, kata Anam, sama dengan proses verifikasi partai politik dan untuk calon anggota DPD menggunakan sistem informasi pencalonan.
"Konsepnya calon DPD akan menyerahkan dukungan kemudian diverifikasi oleh KPU dan disampaikan berita acara. Untuk selanjutnya berita acara tersebut sebagai modal untuk mendaftarkan diri," ungkapnya.
Terkait total dukungan, ia mengatakan bahwa sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk Jawa Timur dengan penduduk di atas 20 juta dukungan yang diserahkan minimal 5.000 suara yang tersebar di 19 kabupaten/kota.
"Dengan begitu, harapannya informasi ini menjadi bagian sosialisasi sehingga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota DPD sudah mulai bekerja," pungkasnya. (mdr/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
