Ketua Ponpes Wali Barokah, H.Sunarto (nomor 4 dari kiri) bersama jajaran pengurus dan Komisioner KPU Kota Kediri. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - KPU Kota Kediri melanjutkan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan mengunjungi Pondok Pesantren Wali Barokah pada Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi dan memastikan akurasi data pemilih di lokasi khusus setelah pelaksanaan Pilkada.
Rombongan KPU terdiri dari Nia Sari (Divisi Perencanaan Data), Ro’ihaatul Janah (Divisi SDM & Sosialisasi), Adib Seimatus Sofie (Divisi Teknis), dan Imam Murofid (Divisi Hukum).
Nia menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Ponpes Wali Barokah dalam menyukseskan Pilkada Kota Kediri.
“Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri berjalan lancar dan sukses, tanpa adanya gugatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti partisipasi aktif santri dalam pemungutan suara di TPS lokasi khusus yang berada di lingkungan pondok.
“Alhamdulillah santri Wali Barokah tergolong aktif melakukan pemungutan suara, menunjukkan dukungan pondok terhadap proses demokrasi di lokasi TPS khusus pondok ini,” imbuhnya.
Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, Nia menjelaskan bahwa jumlah pemilih dalam DPT Pilkada sebelumnya adalah 222.265 orang.
Setelah pleno Oktober, jumlah tersebut meningkat menjadi 228.080 pemilih, dengan kenaikan sebanyak 5.815 orang. Dari total tersebut, 1.388 pemilih berasal dari lokasi khusus seperti Lapas, Ponpes Al-Amin, dan Ponpes Wali Barokah, yang sebelumnya tercatat 231 pemilih.
“Harapan kami, apabila dari 231 pemilih tersebut kini sudah tidak lagi berada di Kota Kediri, pihak Pondok dapat memberikan informasi kepada kami agar nama-nama tersebut dapat dihapus dari DPT. Karena KPU dijadwalkan akan melaksanakan pleno penutupan DPT akhir tahun 2025 pada awal Desember,” urai Nia.
Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung partisipasi santri dalam pemilu.
“Kami ingin terus mendorong agar para santri yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Ia juga menyadari tantangan dalam pemutakhiran data karena tingginya mobilitas santri.
“Kami selalu berupaya agar penyelenggaraan pemilu berlangsung aman, lancar, dan partisipasi pemilih bisa meningkat,” ucapnya.
Menanggapi permintaan KPU, pihak pondok menyatakan siap melakukan verifikasi ulang terhadap data pemilih.
“Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami akan melakukan penyisiran ulang, dan jika diperlukan, kami siapkan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” kata Sunarto.
Ia meminta waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan proses tersebut agar seluruh santri yang memenuhi syarat usia dapat tercatat dan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pilpres mendatang.
“Semoga waktu yang diberikan untuk pemutakhiran data pemilih di TPS khusus cukup untuk menyelesaikannya. Sehingga data tersebut bisa segera menyerahkannya kepada pihak KPU,” pungkasnya. (uji/mar)
