Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kiri saat menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Desa Tambakasari.
Sementara Kades Tambaksari, Jatmiko, menjelaskan bahwa di desanya terdapat dua status tanah. Yakni milik negara dan perhutani.
"Tanah yang dikelola oleh warga kami itu milik negara yang sudah kami ajukan sejak tahun 2007," jelasnya.
Menurut Jatmiko, tanah tersebut dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1923 lalu untuk tanaman kopi. Adapun luas tanah itu sekira 11.000 hektare. Namun menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tanah itu milik kelompok tani.
Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permohonan kepada menteri ATR/BPN disertai keterangan BPKH (badan pemantapan kawasan hutan) sebagai lampiran berita acara.
Alhasil, sertifikat bidang lahan milik warga yang ada di dua dusun tersebut, yakni Dusun Malang dan Tambak Watu bisa disertifikatkan. Adapun luas bidangnya sekitar 352 hektare, diserahkan kepada 258 warga yang dikategorikan punya hak milik.
"Dari tiap warga itu kan kadang ada yang punya dua bidang, tiga bidang, jadi sertifikatnya menyesuaikan dengan bidangnya tersebut," papar Jatmiko.
Turut hadir dalam penyerahan sertifikat tersebut, Anggota DPR RI Komisi II Aminurrohman, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Bupati Irsyad Yusuf, Kepala BPN Korwil Jatim, Kepala BPN Kabupaten Pasuruan, dan jajaran lainnya. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
