Gubernur Khofifah Minta Kepala OPD Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

MALANG, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah meminta para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim untuk meingkatkan kemampuan sekaligus menerapkan birokrasi kelas dunia (World Class Bureaucracy), lantaran masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami agar bisa menambah kualitas kinerja pemerintahan.

"Kita mengawali Tahun Anggaran 2023 dengan bersama-sama membangun satu semangat untuk bisa memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa kita kolaborasikan, agar bisa membawa kapal pembangunan Jawa Timur semakin maju dengan World Class Bureaucracy," ujarnya dalam Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di Malang, Rabu (11/1/2023).

Ia memaparkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, khususnya Kawasan Gerbang Kertasusila dan Sekitarnya, Kawasan Bromo Tengger Semeru , serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

"Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jatim mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tolong dalam refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir," paparnya.

Lalu, mantan Menteri Sosial itu juga menekankan 7 Prioritas Utama Pembangunan Jatim 2023, di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim

"Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan Forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Khofifah.

Lebih jauh, gubernur mengatakan bahwa tantangan yang ada bisa dijawab dengan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI). Ia juga menerangkan, hal itu berseiring dengan transformasi yang ia harapkan dapat dilakukan oleh JPT.

"Ada 80.330 ASN dan non ASN di Jatim yang sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD. Jadi kita harus memahami bahwa di belakang kepala OPD itu ada tim yang luar biasa besarnya. Maka kepala OPD harus siap mendengar, siap memberikan arahan, dan harus juga turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkan tim nya sebagai tim yang handal," tuturnya.

"Kalau bahasa dalam.kitab suci Al Qur'an , sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri'. Maka kitalah yang harus menginisiasi inovasi, tidak bisa sekedar menunggu perubahan tiba-tiba turun dari langit," imbuhnya.

Selain itu, gubernur perempuan pertama Jatim itu menyampaikan pentingnya perubahan mindset merupakan langkah yang strategis. Sebab, banyak perubahan yang dapat dicapai dengan berani berinisiasi serta ber inovasi seiring lahirnya struktur baru di pemprov Jatim yaitu Badan riset dan inovasi (BRIDA) yang semula badan penelitian dan pengembangan.

Contoh yang sangat prominent, ungkap Khofifah, adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48% atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02% dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News