Suasana rapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Probolinggo.
KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta agar OPD (organisasi perangkat daerah) yang memiliki program infrastruktur segera menyerahkan dokumen lelang, paling lambat pada awal Maret 2023.
"Kita minta dokumen itu segera diserahkan agar secepatnya bisa dilakukan lelang," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (8/2/2023).
BACA JUGA:
Permintaan penyerahan dokumen lelang tersebut agar pekerjaan infrastruktur tidak lagi terjadi putus kontrak seperti pengalaman tahun lalu. "Tahun kemarin ada beberapa pekerjaan fisik yang putus kontrak. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi," kata politikus dari PDIP itu.
Saat RDP, Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengundang sejumlah OPD terkait, seperti DPUPR, dinas sosial, RSUD, dinas lingkungan hidup, bagian pembangunan dan sejumlah OPD lainnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menjelaskan bahwa di PUPR ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang memang harus dilelang, seperti Jalan Maramis dan Jalan Semeru yang harus ditender ulang karena tahun kemarin mengalami putus kontrak.
Selain itu, perbaikan jalan Profesor Hamka, pekerjaan fisik yang berasal dari dana hibah untuk pondok pesantren yang nilainya hingga mencapai milyaran rupiah. (ugi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
