Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Surati Kapolri Minta Penindakan terhadap Tambang Ilegal

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Surati Kapolri Minta Penindakan terhadap Tambang Ilegal Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, menunjukkan surat yang dilayangkan kepada Kapolri.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H. M. berkirim surat kepada terkait permintaan tindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal.

Surat tersebut menindaklanjuti laporan persatuan organisasi rakyat transparan dan advokasi lingkungan (PORTAL) terkait maraknya tambang ilegal di Wilayah Kabupaten Pasuruan lantaran belum mengantongi izin.

Baca Juga: Dampingi Kapolri dan Panglima TNI, Pj Adhy Tinjau Persiapan Natal 2024 di Gereja Bethany Surabaya

"Perihal suratnya rekomendasi dan perusakan lingkungan," kata Sudiono saat dikonfirmasi HARIAN BANGSA di kantornya, Selasa (8/3/2023).

Dia mengungkapkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, tambang ilegal lebih banyak daripada tambang resmi. Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Dion tersebut berharap dapat memerintahkan polda atau polres untuk memberikan tindakan tegas.

Di samping itu, dia juga berharap agar pemerintah provinsi segera mengkaji ulang perizinan tambang, khususnya , yang merusak lingkungan.

Baca Juga: Polsek Prajurit Kulon Ikuti Peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih ketat dan selektif dalam memberikan rekomendasi izin pertambangan.

Dion menambahkan, bahwa surat yang dilayangkan itu juga ditembuskan kepada Ketua KPK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Bupati Pasuruan, dan Kapolres Pasuruan.

Terpisah, Koordinator PORTAL Lujeng Sudarto mengaku sangat mendukung langkah DPRD Kabupaten Pasuruan dalam memberantas tambang ilegal.

Baca Juga: Silaturahmi Pj Gubernur Jatim, Kapolri dan Panglima TNI Singgung Insiden Berdarah di Sampang

“Ini adalah bagian politik strategis DPRD Kabupaten Pasuruan. Memang seharusnya lembaga politik rakyat ini menjadi representasi kepentingan rakyat,” urainya.

Ia berharap langkah DPRD ini disambut responsif oleh Penyidik Polres Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota.

"Jangan lelet dalam melakukan penyidikan. Maraknya illegal minning atau tambang ilegal di Pasuruan itu menjadi salah satu indikator dugaan tindak pidana korupsi tambang," tegasnya. (bib/afa/rev)

Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Luncurkan Gugus Tugas Polri Mendukung Program Ketahanan Pangan di Sidoarjo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO