Serah terima cenderamata Kepala Disominfotik Kota Pasuruan dan Kepala Diskominfosan Kota Yogyakarta.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Bicara tentang penataan tata kota, sejumlah daerah menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kiblat. Sebab, Kota Yogyakarta dinilai berhasil menata kawasan Malioboro menjadi pusat pedestrian dan wisata.
Sejumlah kabupaten/kota pun banyak yang mencontoh konsep penataan Jalan Malioboro. Salah satunya Diskominfo Kota Pasuruan yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Diskominfosan Kota Yogyakarta.
Baca Juga: Dispendikbud Kota Pasuruan Gelar Apresiasi Merdeka Belajar Tingkat SD dan SMP 2024
Kunjungan tersebut dalam rangka sharing terkait penataan Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan yang kini semakin ramai dikunjungi wisatawan pasca adanya Payung Madinah.
Pemerintah Kota Pasuruan berkeinginan menjadikan kawasan alun-alun semakin indah untuk menarik pengunjung dari luar kota yang ingin berwisata religi. Untuk itu, Pemkot Pasuruan gencar melakukan penataan parkir dan PKL.
Baca Juga: Wujudkan Kondusivitas Jelang Pilkada 2024, KKD Jatim Gelar FGD Pengamanan Ruang Digital
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf mengatakan kondisi PKL dan penataan parkir yang karut-marut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke alun-alun.
Apalagi, saat ini jumlah PKL yang berjualan di sekitar alun-alun semakin banyak. Berdasarkan catatan Disperindag Kota Pasuruan, jumlah PKL tak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"PKL yang terdaftar di catatan kami itu sekian, ternyata setelah dicek ke lapangan melebihi dari yang terdaftar," kata Gus Ipul, sapaan Wali Kota Pasuruan, kepada HARIAN BANGSA saat meninjau kawasan alun-alun beberapa hari lalu.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka
Selain PKL, masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemkot Pasuruan adalah penataan parkir dan tata tertib lalu lintas. Soal parkir, saat ini penataannya masih semrawut. Sedangkan untuk ketertiban lalu lintas terganggu oleh banyaknya becak motor (bentor) di sekitar alun-alun.
Retribusi parkir di sekitar alun-alun pun sering dikeluhkan pengunjung karena tidak ada papan pengumuman tarif yang jelas. Sebab, satu lokasi parkir dengan lokasi lainnya bisa berbeda tarif. Ada yang Rp3.000, Rp4.000, hingga Rp5.000 untuk kendaraan roda dua.
A'yun, warga Sidoarjo misalnya, mengeluhkan jukir yang beroperasi di sekitar Alun-Alun Kota Pasuruan.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pemkot Pasuruan Gelar Upacara
"Saat mau parkir tidak ada yang mengarahkan, giliran mobil mau keluar minta uang tarikan. Gak ikhlas blas aku nguwei tukang parkir iku (Saya tidak ikhlas memberi tukang parkir itu)," cetus A'yun.
Kondisi tersebut berbeda dengan kawasan Malioboro Kota Yogjakarta di mana pemerintah sudah memberikan tempat khusus bagi PKL untuk berjualan. Sehingga, tidak lagi PKL yang berjualan di sepanjang jalan.
Memang kendalanya tidak jauh beda dengan kondisi PKL di Kota Pasuruan, bahwa selalu ada PKL pendatang baru yang tidak terdaftar. Mereka pun terpaksa harus siap-siap berjualan di luar dan memindahkan barang dagangannya saat ada penertiban lingkungan.
Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD
Pun juga dengan kondisi parkir. Jarang ditemui di sepanjang kawasan Malioboro ada parkir yang memakan bahu jalan. Sebab, pemerintah setempat juga telah menyiapkan lokasi parkir khusus sehingga tidak mengganggu kawas alun-alun, pasar, dan tempat wisata.
(Lahan parkir umum di kawasan Malioboro)
Sistem pedestarian atau kawasan pejalan kaki juga tertata apik, steril dari kendaraan roda dua maupun roda empat.
Baca Juga: Pemkot Pasuruan Meriahkan Hari Ikan Nasional dengan Lomba Masak dan Senam Gemarikan
"Kami melakukan komunikasi penataan itu dengan PKL dan juru parkir sejak 2014, Mas, baru bisa ditata 2020," kata Ignatius Trihastono, Kepala Dinas Diskominfosan Kota Yogyakarta, saat wawancara dengan HARIAN BANGSA.
Dia menjelaskan bahwa Sri Sultan tidak mau ada gesekan antara pemerintah dengan PKL. Karena itu, pihaknya berusaha semaksimal mungkin sosialisasi dengan merangkul ketua paguyuban PKL untuk mencari jalan keluar untuk penataan kawasan Malioboro dan alun-alun.
"Sri Sultan marah jika mendengar masyarakat ribut, oleh karena itu kami ajak koordinator dari mereka berembuk," tutur dia.
Baca Juga: Lepas Kontingen Popda dan Peparpeda 2024, Pjs. Wali Kota Pasuruan Minta Jaga Sportivitas
Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengimbau PKL untuk tidak mematok harga di atas standar kesepakatan bersama. "Diusahakan harga jualan itu tidak membebani para pengunjung yang belanja di sana," jelas Trihastono.
Pun ribuan PKL yang tercatat di daftar pemerintah itu rata-rata orang Jogja asli. "Meski ada sebagian PKL pendatang, tapi tidak banyak. Mungkin sepuluh persenanlah," kata dia.
Adapun terkait strategi kawasan, Yogyakarta memang memiliki nilai histori sendiri. Sebab, di kawasan Malioboro ada peninggalan bangunan Belanda, yakni Benteng Vredeburg dan Kraton Jogja.
Baca Juga: Diskominfotik Kota Pasuruan Gandeng USAID IUWASH Tangguh Sosialisasikan E-Sambat dan SP4N Lapor
Di samping itu Yogyakarta juga dikenal kota pendidikan, karena banyak universitas favorit berdiri di sana. Mulai dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, UNY, dan universitas unggulan lainnya. Jadi, tak heran jika Kota Yogyakarta didatangi pengunjung dari dari luar daerah, bahkan luar negeri, dikarenakan potensi kawasan yang ada di sana benar-benar mendukung. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
