DPRD Tuban Setujui Pelaksanaan APBD 2022 dengan Catatan

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban telah menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 yang disodorkan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Meski ada persetujuan bersama, tetapi masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Pemkab Tuban.

Baca Juga: R-APBD 2025 Disepakati, Infrastruktur hingga Kesehatan Jadi Fokus Utama DPRD dan Pemkab Tuban

"Sebenarnya ada catatan, di antaranya pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi. Kemudian, ada juga pandangan akhir fraksi-fraksi yang kaitannya penyempurnaan anggaran pada tahun berikutnya," kata Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Kamis (6/7/2023).

Ia menambahkan, paripurna ini adalah paripurna terakhir tentang pembahasan LPJ tahun anggaran 2022. Setelah banggar menyampaikan kesimpulannya, 6 fraksi menjelaskan pendapat akhirnya. Mohammad Miyadi berharap catatan tersebut segera dilakukan pembenahan dan tindakan selanjutnya.

"Atas nama legislatif kami minta catatan-catatan tersebut sudah dilakukan proses pembenahan dan tindakan selanjutnya. Termasuk, di antaranya pembangunan Jembatan Glendeng yang merupakan akses penghubung Tuban - Bojonegoro," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Tuban Apresiasi Program CSR Inovatif Si Pandu dan Desi yang Diusung PLN Nusantara Power

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, paripurna eksekutif dan legislatif ini terkait persetujuan bersama tentang pelaksanaan anggaran 2022 yang sebelumnya telah diawali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Jatim.

"Memang ada beberapa catatan dari pandangan akhir fraksi-fraksi berkaitan penyempurnaan anggaran pada tahun berikutnya," timpal bupati muda itu.

Ia berharap, catatan itu tidak terulang. Sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi lebih baik di tahun berikutnya.

Baca Juga: Satreskrim Polres Tuban Tangkap Pelaku Pencurian Iphone, Ternyata Masih di Bawah Umur

Menurutnya, progres laporan dari tahun 2021 semakin membaik dengan terus berupaya menekan angka Silpa serta outcome yang dihasilkan pemerintah.

"Kalau sudah seperti itu, maka percepatannya sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Ketua DPD Partai Golkar Tuban. (gun/man) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News