KH Drs Abdul Kadir Makarim. Foto: bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gelombang penolakan terhadap sistem pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk Rais Am makin meluas pasca Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tanpa Konferensi Besar (Konbes) yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Sabtu (14/6/2015) lalu. Munas tersebut disebut-sebut sebagai rekayasa untuk mengegolkan AHWA.
Bahkan BANGSAONLINE.com terus mendapat SMS dari beberapa Rais Syuriah PWNU. Mereka memberi pernyataan pers yang intinya menolak AHWA dan menganggap PBNU sewenang-wenang dan tak menghargai keberadaan PWNU dan PCNU.
”Dalam organisasi besar sekelas NU yang mengurus sekian juta umat pasti Allah akan campur tangan dalam memutuskan hasil-hasil Muktamar yang akan datang. Menurut saya, dalam proses ke arah Muktamar saat ini NU mulai dibawa ke ranah politik yang akan menghancurkan NU ke depan. Apalagi di situ yang paling getol adalah pentolan-pentolan politik seperti Slamet Effendi Yusuf yang sampai saat ini sangat getol memperjuangkan AHWA,” tegas Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT) KH Drs Abdul Kadir Makarim lewat SMS kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (19/6/2015).
Slamet Effendi Yusuf adalah mantan ketua umum GP Ansor yang sempat jadi pengurus Golkar selama 21 tahun.
Ia juga mengaku tak peduli dengan Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid yang disebut-sebut terlibat aktif dalam Munas yang ditentang mayoritas PWNU dan PCNU itu. ”Saya tak ada urusan kalau Munas disponsori oleh Nusron atau siapapun karena saya bukan bawahan Nusron. Yang jelas saya punya alasan kuat untuk tidak menghadiri Munas,” katanya
Ia lagi-lagi mengaku heran terhadap sikap PBNU yang main paksa. ”Tokoh-tokoh NU sejak dulu selalu mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan-keputusan. Saya juga bingung dengan saudara-saudara saya yang memaksakan AHWA padahal mayoritas daerah-daerah menolak AHWA. Agenda besar apa yang sekarang ada dalam benak para pejuang AHWA ini,” katanya.
Karena itu, menurut dia, sikap main paksa itu harus dilawan. ”Cara pemaksaan seperti ini harus dilawan. Tentu dengan cara-cara yang konstitusional sehingga NU tidak pecah berkeping-keping,” katanya.
