PWNU Bengkulu Ungkap Kecurangan: Munas NU Tidak Sah, Diwarnai Kebohongan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 14 Juni 2015 lalu dianggap tidak sah karena diwarnai kebohongan dan terdapat agenda susupan yang tidak sesuai.
Demikian kata Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bengkulu, KH. Abdullah Munir yang disampaikan kepada wartawan (23/6). 

Kebohongan yang dimaksud, menurut Kiai Abdullah Munir, dalam undangan Munas jelas menyebutkan bahwa agenda Munas adalah pembahasan masail diniyyah atau masalah-masalah keagamaan.

Baca Juga: Mitos Khittah NU dan Logika Kekuasaan

Faktanya Munas malah cenderung diarahkan membahas masalah yang berkaitan dengan keorganisasian, yakni mekanisme ahlul halli wal’aqdi (AHWA) dalam pemilihan Rais Aam. 

“Ini kan jelas menyimpang. Undangan dan agendanya berbeda. AHWA itu bukan termasuk masail diniyyah. Memang ada siasat dilakukan pembahasan soal masalah keagamaan secara cepat, tapi kemudian muncul materi susupan soal AHWA itu,” kata Kiai Abdullah Munir yang hadir bersama tiga pengurus PWNU Bengkulu ke Munas tersebut.

Ia menceritakan pembahasan mengenai AHWA itupun dilakukan dengan janggal karena terkesan kuat hanya dimintakan persetujuan peserta. Sementara ketika ada peserta yang menolak dan memberikan argumentasi langsung dipotong.

Baca Juga: Kembangkan Kewirausahaan di Lingkungan NU, Kementerian BUMN Teken MoU dengan PBNU

“Ada pengurus PWNU Bengkulu saat menyampaikan pendapat, kok tiba-tiba ada peserta lain yang langsung bersuara ramai dan bahkan pada maju. Ini cara apa, kok dikondisikan demikian,” paparnya menyayangkan.

Kiai Abdullah Munir juga mempertanyakan proses Munas yang disebutkan sebagai forum Syuriyah tapi tidak dihadiri oleh petinggi Syuriyah di PBNU. Munas ini hanya diikuti sedikit dari jajaran pengurus Syuriyah PBNU. Sementara yang aktif justru banyak dari jajaran pengurus Tanfidziyyah PBNU dan pengurus lajnah serta lembaga. 

“Terus jadi masalah lagi. Katanya Munas ini untuk membahas materi Muktamar, kok ketua SC Muktamar yang membidangi materi Muktamar tidak ada. Kami heran,” ungkapnya.

Baca Juga: Konflik Baru Cak Imin, Istri Said Aqil Mundur dari PKB, Akibat Khianat saat Muktamar NU?

Ia juga menemukan kebohongan lain yakni di dalam draft keputusan Munas yang dibagikan kepada peserta tercantum Konferensi Besar (Konbes) 2014 dan Konbes 2015 sebagai dasar pijakan.

“Ini forum Munas kok malah rujukannya Konbes. Dan lagian Konbes yang dimaksud itu tidak menyepakati dan memutuskan soal AHWA. Memang sempat ada pembahasan tapi tidak selesai, apalagi sampai muncul keputusan. Jadi Munas itu soalah-olah hanya untuk melegitimasi kebohongan mereka,” tuturnya.

Karena itu, menurut dia, Munas dan hasilnya tidak sah dan harus dibatalkan. Apalagi, Munas kalaupun dilakukan dengan cara yang benar, kedudukannya lebih rendah dari Muktamar.

Baca Juga: Emil Dardak Dukung Muktamar NU ke-35 di Surabaya

“Jadi tetap bisa dibatalkan di Muktamar sebagai forum tertinggi. Jadi AHWA itu tidak bisa otomatis dipaksakan berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, BANGSAONLINE.com memberitakan bahwa dalam Munas itu peserta yang menolak AHWA tak bisa bicara leluasa. Ketua PWNU Banten KH Makmur Masyhar mengungkapkan bahwa setiap PWNU berbicara langsung dipotong oleh pimpinan sidang jika arahnya menolak AHWA. Karena itu ia menilai Munas telah direkayasa secara vulgar.

(Baca juga: PWNU Banten Ungkap Kecurangan Munas NU: Setiap Mau Ngomong Dipotong)

Baca Juga: Satu Abad Nahdlatul Ulama, Eri Cahyadi Ingin Surabaya jadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35

Bahkan Rais Syuriah Sulawesi Tengah Dr KH Jamaluddin Maryajang menilai PBNU telah merendahkan PWNU dan PCNU, terutama karena memaksakan AHWA dalam Munas. Kiai Jamaluddin menilai bahwa penolakan AHWA yang massif tapi tak digubris oleh PBNU bakal berimplikasi serius bagi PBNU.

(Baca juga: Dr KH Jamaluddin, Rais Syuriah Sulteng: PBNU Langgar Organisasi dan Lecehkan AD/ART)

Penilaian hampir serupa disampaikan KH Drs. H. A. Ghozali Masruri, salah seorang tokoh NU pelaku sejarah AHWA dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo. Ia menyayangkan langkah PBNU menggelar Munas yang ternyata direkayasa untuk menggiring peserta kepada AHWA pada Sabtu (14-15/6/2015).

Baca Juga: Muktamar NU, Yahya Staquf, Birahi Politik, dan Sandal Tertukar

”Ini kondisioning,” kata Kiai Ghozali Masruri kepada BANGSAONLINE.com, Senin (15/6/2015). Kini Kiai Gozali menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiah PBNU. ”Kalau ada apa-apa saya tak bertanggungjawab terhadap Allah SWT,” katanya. (tim)

(Baca juga: KH Ghozali Masruri: Munas Kondisioning, Saya tak Bertanggung Jawab kepada Allah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News