Mosi Tidak Percaya Kinerja Pimpinan Pusat, Projo se-Jawa Timur Surati Jokowi

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kecewa dengan kinerja dan tindakan oknum pimpinan di tingkat pusat, DPC Projo (Pro-Jokowi) se-Jawa Timur berkirim surat kepada Joko Widodo selaku pembina. Pesan dikirim melalui kantor pos oleh Ketua DPC Projo Jombang, Joko Fattah Rochim, dan puluhan relawannya serta dikawal petugas kepolisian setempat, Senin (21/8/2023).

Fattah mengatakan, aksi kirim surat merupakan mosi tidak percaya dengan kepemimpinan Projo di tingkat pusat saat ini yang dinilai hanya mementingkan diri sendiri.

Baca Juga: Ujicoba Pembelian dengan QR Code, Konsumen Pertalite di Jombang Beri Apresiasi

"Ini sebagai bentuk kekecewaan kami atas oknum pimpinan Projo yang diindikasikan melakukan praktik KKN yang merugikan organisasi. Kemudian etidakadilan telah terjadi dalam pemberian kebijakan yang berdampak pada timbulnya ketidakpuasan dari anggota organisasi," ujarnya kepada awak media di Kantor Pos Jombang.

Menurut dia, keputusan yang diambil oleh pimpinan Projo pusat merugikan kepentingan organisasi. Sehingga dari beberapa hal ini menjadi cikal bakal Projo Jawa Timur bereaksi dengan bersurat kepada Joko Widodo.

"Banyak pertimbangan dan pengamatan sehubungan dengan tindakan pimpinan, dengan ini kami menyatakan merasa tidak puas. Kami menilai Pimpinan telah melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau lembaga di luar dari tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin," paparnya.

Baca Juga: Jadi Gunjingan Warga, Oknum Kades di Jombang Gadaikan Mobil Siaga Desa dan Motor Dinas

Dengan mengirim surat ini, Fattah menginginkan agar segera mendapatkan respon cepat. Berharap organisasi yang telah berdiri ini dapat terselamatkan dari sebatas kepentingan sejumlah oknum.

"Karena kami murni relawan Joko Widodo, bukan karena menjadi Presiden saja dan memihak ke kami saja. Karena Presiden Jokowi milik semua rakyat Indonesia. Jikapun ini belum mendapat respon maka aksi-aksi lain akan kami lakukan," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyebut tersebar informasi Projo menerima uang sekitar Rp40 miliar. Pihaknya ingin membersihkan organisasi terkait itu, karena tidak menerima sepeserpun. Projo Jawa Timur menginginkan organisasi yang bersih dan sehat.

Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik

"Harapannya dengan surat ini organisasi dapat bersih dan memikirkan DPC yang ada. Organisasi Projo bebas KKN dan tidak mementingkan oknum-oknum tertentu," pungkasnya. (aan/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News