Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit (tengah) saat memimpin rapat. Foto: Ist.
Untuk itu, Bagus meminta data yang bermasalah diidentifikasi agar saat aplikasi sudah resmi dijalankan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.
Untuk diketahui total penerima bantuan iuran (PBI) daerah dari data yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kediri sebanyak 81.128 jiwa, dan total PBI Nasional sebanyak 83.909 jiwa. Saat ini sudah 98,71 persen warga Kota Kediri terdaftar dalam program JKN-KIS, sehingga Kota Kediri masuk cakupan universal health coverage (UHC).
Menanggapi anomali data tersebut, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, menjelaskan hal itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya terdapat data dari bayi yang baru lahir yang belum memiliki NIK. Sehingga terdaftar dengan menggunakan surat keterangan lahir.
"Nanti ke depan kita akan melakukan update data setiap satu bulan dengan memverifikasi ulang data dari web portal Dispendukcapil Kota Kediri," ungkapnya.
Tutus menyebut salah satu kendala dari update data tersebut karena kesadaran masyarakat yang belum semua mendaftarkan NIK sehingga dikhawatirkan seseorang bisa tidak terpantau mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.
"Karena tidak semua masyarakat mau mengurus NIK jika belum dibutuhkan. Untuk itu, kita berharap seluruh masyarakat yang memiliki bayi yang baru lahir untuk segera didaftarkan NIK-nya dan seluruh masyarakat Kota Kediri diimbau untuk mendaftar ke program JKN," pungkasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Diskominfo Kota Kediri, DP3AP2KB Kota Kediri, Dispendukcapil Kota Kediri, Dinas Kesehatan Kota Kediri, dan Dinas Sosial Kota Kediri. (uji/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
