Menurut Bagus Alit, dikembangkannya aplikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan dari KemenPAN-RB agar pemda membuat website berbasis layanan.
"Jadi setiap pemerintah daerah diharapkan membuat website berbasis layanan-layanan. Salah satunya layanan kesehatan, di mana masyarakat dapat mengakses riwayat pelayanan kesehatan yang diterima sejak dari lahir," ujarnya.
Dalam pengembangan aplikasi, Bagus mengungkapkan ditemukannya anomali atau keanehan data peserta BPJS Kesehatan Kota Kediri. Antara lain adanya data ganda berdasarkan NIK dan nama, data tanggal lahir dan NIK tidak sama, data peserta dari luar kota, dan data NIK kosong.
Untuk itu, Bagus meminta data yang bermasalah diidentifikasi agar saat aplikasi sudah resmi dijalankan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Kediri.
