Dewan Pertimbangan MUK Kabupaten Pasuruan Muzammil Syafi'i saat menyampaikan keterangan terkait usulan kepala BNPT yang akan melakukan pengawasan terhadap masjid.
"Akan terjadi konflik antara aparat dengan masyarakat masjid," terang Muzammil.
Oleh karena itu, ia menegaskan MUI Kabupaten Pasuruan keberatan atas usulan tersebut. Apalagi pengawasan ini akan bersifat aktif dengan melakukan pendataan. Mulai dari takmir masjid, jemaah, pengasuh pengajian, hingga khotibnya dan materi khutbah.
"Di samping makin ribet, juga akan terjadi pelarangan ketika materinya tidak sesuai dengan kehendak penguasa. Seperti yang terjadi ketika zaman orde baru," cetusnya.
Untuk itu, MUI meminta usulan itu tak ditindaklanjuti. Ia menyarankan agar aparat bertindak manakala ada laporan dari masyarakat terkait dugaan adanya penyimpangan yang menjurus kepada ajaran radikalisme.
"Seperti yang sering terjadi, masyarakat kita sudah cerdas dan mempunyai kecintaan pada NKRI. Ketika mendengar akan ada kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran ahlussunnah wal jamaah, pasti akan terjadi penolakan," tutup muzammil. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
