PASURUAN, BANGSAONLINE.com - NU adalah organisasi suci yang tidak berpihak kepada partai politik apapun. Hal itu ditegaskan Anggota PBNU Ahmad Kholili Kholil dalam acara halaqoh (seminar) nasional ijtihad ulama NU menyikapi fenomena tahun politik yang diselenggarakan di Ponpes Wahid Hasyim, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin (4/12/2023).
Dia menjelaskan bahwa 55 persen masyarakat Indonesia adalah warga NU. Oleh karena itu, tidak boleh NU dikooptasi oleh satu partai atau segelintir golongan.
Ia menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan yang turut berperan menjaga ideologi negara dari paham radikalisme.
Gus Kholil, sapaan karibnya, lalu mengutip sejarah saat perumusan Pancasila Pra Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana terjadi perbedaan yang menimbulkan kelompok bagian timur hendak memisahkan diri dari Indonesia.
Itu dikarenakan mereka keberatan dengan tujuh kata perumusan Pancasila, khususnya pada sila pertama yang awalnya berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya".
Menyikapi hal itu, KH. Abdul Wahid Hasyim lalu mengusulkan perubahan frasa pada sila pertama menjadi "Ketuhanan yang maha esa". Suasana pun kembali kondusif.
"Jadi pandangan NU dalam berbangsa dimulai dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi mulai dari keluarga, tetangga, teman, dan akhirnya meluas. Jika sistem itu dipaksakan dimulai dari atas ke bawah, akhirnya akan muncul pandangan radikalisme," tegas Gus Kholil.
Sementara Ketua Panitia Ahmad Mustofa Nizam menerangkan bahwa tujuan dari halaqoh tersebut membumikan pemahaman fiqih siyasah (pandangan politik). Mengingat, 2024 adalah tahun politik sehingga NU tidak dikaitkan dengan urusan politik.
Mustofa berharap kegiatan tersebut bisa menjadi bekal pendidikan untuk disampaikan kepada masyarakat.
"Jadi apa yang menjadi pembahasan saat ini bisa diterapkan di lingkungan masing-masing," pungkas Mustofa. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
