Gelar Rakor Bersama Forkopimda Jatim, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Kondusifitas Pemilu 2024

SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan seluruh Jawa Timur.

Rakor tersebut berlangsung di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya, Senin (11/12) malam.

BACA JUGA:

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi peran para formal dan Informal leader atau pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sinergi ini bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak.

“Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak bersama-sama,” kata Khofifah.

"Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) disemua lini," imbuhnya.

Khofifah menjelaskan, Pemilu 2024 mendatang pelaksanaannya bertepatan saat peringatan Hari Valentine.

Di mana, menurut Khofifah, perayaan itu kerap kali dijadikan milenial untuk melakukan kegiatan pribadi.

Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

"Jangan sampai para milenial ini mengendurkan hak pilih mereka. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk persiapan Pemilu 2024.

Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan.

Kemudian, sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.

Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Kemudian KPU diminta berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis.

Seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS.

Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Khofifah mengatakan Gubernur Bupati/Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda dan Kapolres memiliki peran penting dalam sosialisasi enam arahan Presiden tersebut.

“Ini penting untuk dilakukan sosialisasi secara komprehensif. Juga harus didukung dengan hubungan harmonis oleh Forkopimda. Karena banyak Pj Bupati/Wali Kota baru dan banyak pihak yang telah rotasi jabatan ini perlu penguatan silaturahim lebih masif satu dengan lainnya. Tidak hanya dengan formal leader tapi juga informal leader,” katanya.

“Jika ada masalah tolong segera dibicarakan, hubungan harmonis seperti itu sangat mempengaruhi tensi di daerah. Pastikan semua rukun, karena jika salah satu tidak rukun, akan menjadi masalah besar saat menangani sebuah masalah,” lanjutnya.

Berdasarkan arahan Presiden, Khofifah optimis KPU dan Bawaslu sudah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).