Inilah Perbedaan Gus Dur dan Jokowi soal Konstitusi dan Keluarga

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) wafat 14 tahun lalu, 30 Desember 2009. Cucu Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan Pesantren Tebuireng Jombang itu dikenal sebagai presiden cerdas dan humoris. Gus Dur wafat pada usia 69 tahun. Berarti kini suasana Haul ke-14.

Lalu apa yang perlu kita teladani dari Sang Guru Bangsa itu? Simak analisis BANGSAONLINE di bawah ini:

Baca Juga: Puisi Prof Dr 'Abd Al Haris: Pimpin dengan Singkat, Gus Dur Presiden Penuh Berkat

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dibela mati-matian,” itulah pernyataan legendaris Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid ketika dilengserkan oleh MPR yang diketuai Amien Rais.

Tapi, kata Gus Dur pada kesempatan lain, jika menyangkut penegakan konstitusi, berkorban jiwa atau nyawapun pun akan dipertaruhkan belani.

“Tapi kalau menyangkut konstitusi, nyawapun saya pertaruhkan,” tegas Gus Dur dalam bahasa Jawa saat memberikan pengajian di depan warga NU.

Baca Juga: Hadiri Haul Ke-15 di Ciganjur, Khofifah Kenang Sosok Gus Dur Sebagai Pejuang Kemanusiaan

Pernyaataan Gus Dur itu sangat menarik. Pada satu sisi Gus Dur ikhlas dikudeta oleh segerombolan politisi cowboy senayan. Ia bahkan melarang pendukungnya (warga NU) melakukan perlawanan agar tak terjadi pertumpahan darah.

Tapi pada sisi lain, Gus Dur - yang nota bene korban “kudeta konstitusional” - justru bertekad akan mempetaruhkan nyawa atau jiwa untuk menjaga konstitusi.

Sikap kesatria dan kenegarawan Gus Dur sangat urgen diungkap kembali pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang secara terang-terangan mengaku akan cawe-cawe sehingga ditengarahi punya hasrat melanggengkan kekuasaan lewat politik dinasti dan oligarki.

Baca Juga: Tak Ada Data, Keluarga Kiai Besari Minta Gus Miftah Tak Ngaku-Ngaku Keturunan Kiai Besari

Diakui atau tidak, watak politik Jokowi berbeda secara diametral dengan Gus Dur. Jika Gus Dur rela mati demi konstitusi. Jokowi justeru ditengarahi "bermain-main" dengan konstitusi. 

Jokowi bahkan dituding “memanfaatkan” konstitusi untuk kepentingan politik. Kasus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang melenggang jadi calon wakil presiden berkat “siasat” pamannya, Anwar Usman, saat menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK), adalah contoh nyata yang sulit dibantah. Tak aneh, jika majalah Tempo menjuluki Gibran “anak haram konstitusi”.

Gus Dur sebaliknya. Putra KH A Wahid Hasyim itu tidak menempatkan keluarga dan pribadi sebagai prioritas nomor 1. Apalagi memakai akal bulus untuk memanfaatkan konstitusi.

Baca Juga: Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Kelucuan Pidato Gibran Para-Para Kiai

Seperti dituturkan putri sulungnya, Nyai Hj Alissa Qotrunnada Munawaroh, Gus menempatkan urusan keluarga pada prioritas ke-4.

“Lis, jangan mengharap Bapak iki seperti bapake kanca-kancamu, ya. (bapaknya teman-temanmu, ya). Bapak enggak bakalan punya banyak waktu untuk kalian, karena keluarga itu prioritas Bapak keempat, Nak," tutur Alissa dalam acara Haul Gus Dur ke-13 di Pesantren Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12/ 2022) malam.

Lalu apa prioritas nomor 1 bagi Gus Dur? Alissa yang juga menjabat Ketua PBNU masa khidmat 2022-2027 itu menjelaskan skala prioritas Gus Dur.

Baca Juga: Sidang Restitusi, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Rp17,5 M dan Tagih Janji Presiden

“Nomor 1 Islam, nomor 2 Indonesia, nomor 3 NU, nomor 4 baru keluarga. Kamu harus bisa nerima,” lanjut Alissa menirukan dawuh Gus Dur dikutip NU Online.

Demikianlah renungan untuk mengenang jasa dan keteladanan Gus Dur dalam bernegara. Dalam suasana memperingati Haul ke-14 Gus Dur ini semoga kita bisa meneladani, terutama dalam hidup bernegara dan bermasyarakat.

Sekali lagi, semoga komitmen Gus Dur dalam bernegara bisa kita teladani. Lahul fatihah.

Baca Juga: Kang Irwan Dukung Mbah Kholil, Kiai Bisri dan Gus Dur Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News