SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah langsung memimpin rakor program kerja Pemprov Jatim Tahun 2024 begitu tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, usai menunaikan ibadah Umroh, Rabu (10/1/2024).
Setibanya di VIP Room Bandara Juanda, mantan Menteri Sosial itu langsung disambut lantunan Sholawat oleh jajaran kepala OPD dan staf Pemprov Jatim yang sudah berbaris menunggu. Usai menyapa satu per satu para kepala OPD dan staf yang menyambut, Khofifah langsung memimpin rakor bersama jajaran kepala OPD Pemprov Jatim.
Baca Juga: Khofifah-Emil Kenang Sosok Bung Karno dan Kedekatannya dengan Ulama NU
Dalam agenda tersebut, gubernur menyoroti sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jatim 2024. Ia menekankan, sektor pendapatan tersebut harus terus dioptimalkan untuk bisa memaksimalkan proses pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Dalam rapat tadi dijelaskan berapa besaran belanja, sumber pendapatan, prioritas-prioritas penggunaannya, serta highlight dari perjalanan pembangunan 2024. Untuk itu, saya meminta agar lebih dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan baik dari BUMD maupun UPT," paparnya.
Baca Juga: Khofifah Dorong Guru Terus Belajar dan Adaptasi Hadapi Perubahan Zaman di Peringatan HGN 2024
Khofifah menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim TA 2024. Di mana besaran Pendapatan Jatim mencapai Rp31,418 T, dan Belanja Daerah sebesar Rp33,265 T.
Mengacu pada data tersebut, gubernur menyebut bahwa perlu ada upaya optimalisasi, khususnya dari BUMD dan UPT dalam mendongkrak pendapatan daerah. Untuk itu, ia meminta segenap jajaran OPD Pemprov Jatim untuk bersama-sama memaksimalkan dan mendorong BUMD terkait.
"Dari BUMD, harapannya agar kinerja Bank Jatim terus ditingkatkan. Kemudian PT. Panca Wira Usaha, Pelabuhan Probolinggo bahkan misalnya Tahura yang dalam koordinasi Kementerian kehutanan," ujarnya.
Baca Juga: Isi Hari Tenang Kampanye, Khofifah-Emil Ziarah ke Makam KH Hasyim Asy’ari dan Gus Dur
Selain optimalisasi pendapatan, Khofifah juga menyoroti upaya peningkatan investasi di Jawa Timur, khususnya untuk menambah Investment Project Ready to Over (I-PRO). Dua proyek strategis yang disampaikannya adalah Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Bangkalan, Madura dan Puspa Agro di Sidoarjo.
Ia menyebut, kedua proyek itu telah masuk pada proses pembebasan lahan untuk kemudian bisa dilakukan finalisasi Master Plan dan dimasukkan ke dalam I-PRO.
"Puspa Agro pembebasan lahan untuk akses jalan secara mandiri sudah selesai, jadi anggaran di tahun ini pengaspalan. Kemudian saya minta masterplan dievaluasi kembali baru kemudian dimasukkan di IPRO," tuturnya.
Baca Juga: Ngalap Berkah Lewat Sholawatan di Bangkalan, Khofifah Ajak Warga Tak Golput
Sedangkan untuk IISP, ia menyatakan Pemprov Jatim secara berkelanjutan terus melakukan koordinasi bersama Kementerian PUPR terutama terkait realisasi pembangunan. Pemprov Jatim diharapkan bisa segera memulai pembangunan, utamanya bangunan Masjid sebagai bentuk daya tarik bagi masyarakat.
"Saya berharap nantinya jika setelah Ground Breaking akan banyak masyarakat yang kemudian berinfaq, berzakat, bershodaqoh supaya kepemilikannya bisa seperti Masjid Nasional Al-Akbar. Baik yang sifatnya personal maupun institusional," pungkasnya.
Baca Juga: Gelar Doa Bersama Sambut Kemenangan, Puluhan Ribu Masyarakat Siap Kawal Suara Khofifah-Emil
Dari besaran postur APBD Jatim TA 2024, pengalokasian anggaran terbagi dalam berbagai sektor. Pertama urusan pemerintahan sebesar Rp12,207 T atau 36,7 persen, pendidikan Rp8,95 T atau 26,91 persen dan kesehatan Rp5,35 T atau 16,09 persen.
Kemudian, urusan sosial sebesar Rp2,77 T atau 8,34 persen, infrastruktur sebesar Rp2,25 T atau 6,77 persen, dan ekonomi sebesar Rp1,72 T atau 5,19 persen.
Dari pengalokasian tersebut, terdapat berbagai program strategis diantaranya optimalisasi pelayanan dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat hingga Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA, SMK, PK-PLK Negeri.
Baca Juga: Relawan Jari Mata Siap Kawal Kemenangan Khofifah-Emil Hingga Akhir
Lalu di urusan kesehatan, turut menjadi prioritas adalah peningkatan layanan kesehatan di pulau-pulau, penurunan AKI - AKB dan Stunting serta pemberian Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem, PKH Plus dan ASPD di sektor sosial. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News