Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menerima audiensi dari BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/2/2024).
Dalam agenda tersebut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan selalu mendukung dan membantu setiap upaya yang dilakukan oleh BPKP, khususnya berkaitan dengan transparansi keuangan.
Baca Juga: Polisi Bongkar Motif Janda Dibunuh Kekasih di Surabaya, Dipicu Surat Gadai Emas
"Kami selalu siap data maupun informasi terkait pemeriksaan BPK maupun BPKP. Apapun itu, akan kami support dan bilamana ada perbaikan maka kami akan memperbaiki itu," ujarnya.
"Ini memang sudah menjadi komitmen kami bersama. Utamanya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan," imbuhnya.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Dalam pertemuan ini, Adhy juga menyampaikan 2 poin penting berkaitan dengan penggunaan dan penghematan anggaran yang selama ini dilakukan di Jatim.
Pertama adalah memprioritaskan percepatan realisasi program, di mana selama ini yang sering ditemukan di berbagai wilayah, ketika anggaran program diberikan, lebih banyak habis untuk koordinasi, dibandingkan langsung merealisasikan program.
"Anggarannya turun, rapat dulu, koordinasi dulu, akhirnya anggarannya banyak habis di koordinasi. Hal-hal seperti ini yang kami rubah," kata Adhy.
Baca Juga: Pj Bupati Nganjuk Terima Penghargaan UHC pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Oleh karena itu, ia mengimbau perlu adanya perencanaan program yang matang. Saat program telah dibuat, selanjutnya bukan menyusun anggaran melainkan kerangka lembaganya.
"Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Sehingga anggarannya bisa disederhanakan," tuturnya.
"Contoh program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi, ya anggaranya pasti akan besar. Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok, yang punya peran, sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja," paparnya menambahkan.
Baca Juga: PT Umroh Kilat Indonesia, Prioritaskan Beri Edukasi ke Para Jemaah
Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.
"Setiap kementerian itu punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD," katanya.
Baca Juga: Korban Tewas, Begal Perempuan di Surabaya Hanya Dikenakan Pasal Curat, Pengacara Beberkan Alasannya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Adhy yang telah mensupport BPKP dalam hal pengawasan keuangan.
"Terima kasih kepada Pak PJ Gubernur yang sudah mendukung kami selama ini. Dalam penyusunan pelaporan hasil pengawasan 2023 ini kami dibantu oleh inspektorat dan Bappeda Jatim," katanya.
Atas kolaborasi tersebut, pelaporan hasil pengawasan tahun 2023 diberi judul Nyawiji migunani yang artinya bersatu dan berguna.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
"Kami ingin agar supaya dalam setiap melakukan pengawasan, semua pihak terlibat dan bersatu. Yang pada akhirnya hasil pengawasan ini berguna bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Timur," pungkasnya. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
