Lujeng Sudarto.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wacana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kabupaten Pasuruan pasca mutasi pejabat yang dilaksanakan oleh Pj. Bupati Andrianto, menuai respons dari Lujeng Sudarto, Direktur LSM Pusaka.
Lujeng mengatakan bahwa interpelasi adalah hak konsitusional DPRD. Namun, ia menekankan agar DPRD bisa menjelaskan dasar penggunaan hak tersebut.
Baca Juga: Warga Komplain Limbah PT Cargill, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Desak Pertanggungjawaban
"Saya secara pribadi sangat setuju, asal jangan hanya gertakan belaka. Perlu penjelasan konkret alasan interpelasi itu, supaya publik tahu," kata aktivis senior tersebut kepada BANGSAONLINE.com saat ditemui di halaman Gedung DPRD, Raci, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/2/2024).
"DPRD menilai kebijakan pj. bupati menggelar mutasi kepada 55 pejabat OPD tingkat eselon II, III, IV, dianggap bermasalah. Letak permasalahannya itu harus dijelaskan, jangan hanya karena empat ASN di lingkungan setwan (dimutasi) lalu membuat DPRD kebakaran jenggot," cetusnya.
Menurut Lujeng, yang terpenting adalah para anggota DPRD paham arti interpelasi itu sendiri. Yakni meminta keterangan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Baca Juga: Gertap Laporkan Kades ke Bawaslu, Diduga Ikut Kampanye dan Distribusikan APK Salah Satu Paslon
"Misalkan kalau empat ASN yang ada di lingkungan setwan dimutasi, kira-kira berdampak luas nggak?" tanya Lujeng.
Oleh karena itu, Lujeng meminta dewan menyampaikan kepada publik alasan konkret apabila interpelasi itu benar-benar dilakukan.
"Jangan sampai ibarat anjing bisa menggonggong, tapi gak bisa menggigit," pungkasnya. (afa/rev)
Baca Juga: Lujeng Soroti Kredibilitas Lembaga Survei Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
