Masuk Batas Waktu dari Satpol PP, Sejumlah PKL Sultan Agung Kota Batu Enggan Bongkar Kios

KOTA BATU,BANGSAONLINE.com - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di kawasan Jalan Sultan Agung Kota Batu terlihat enggan untuk membongkar kiosnya.

Meskipun telah diberikan batas waktu oleh Satpol PP hingga hari ini, Jumat (27/9/2024) ada beberapa pedagang yang masih terlihat berjualan seperti biasa.

Sebuah surat dari Satpol PP Kota Batu menegaskan bahwa kegiatan berdagang di kawasan jalan protokol tersebut dilarang, dan batas waktu untuk pembongkaran kios ditetapkan hingga 27 September 2024.

Namun, pantauan BANGSAONLINE di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa PKL tetap bertahan. Mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan.

Pada Jumat siang ini, terlihat puluhan petugas gabungan dari TNI, Polisi, Dishub, dan Satpol PP bersiaga di lokasi. Meskipun situasi tersebut, sejumlah kios tetap buka dan aktivitas berjualan di kawasan itu tidak terhenti.

Dari sekitar 60 kios yang ada, diperkirakan hanya separuh yang telah dibongkar, sementara sisanya masih bertahan dengan dagangan mereka.

Purnomo, salah satu PKL di kawasan tersebut, mengetahui adanya batas waktu dari Satpol PP.

Namun, ia memilih untuk tidak segera membongkar kiosnya dan menunggu komando dari ketua paguyuban Among Roso.

"Kami ingin koordinasi lebih lanjut sebelum mengambil langkah. Kami berharap bisa bersama-sama dalam proses ini," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika kiosnya harus dibongkar, asalkan ada solusi yang jelas mengenai penempatan baru yang representatif.

"Mestinya pemerintah tidak terburu-buru membersihkan kios di sini, karena sebentar lagi akan memasuki tahun baru. Mestinya pembongkaran itu dilakukan setelah tahun baru. Karena tahun baru itu ramai-ramainya jualan, ramai-ramainya wisata," ungkapnya.

Ia berharap untuk tetap dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari menjelang musim liburan. Dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Kota Batu saat tahun baru, keberadaan kios-kios tersebut menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi mereka.

Suharto, salah satu PKL yang menempati lokasi dekat hutan kota, juga menyatakan rasa pasrahnya terhadap kebijakan pembongkaran yang dijalankan oleh Satpol PP.

Meski menyadari pentingnya penertiban, Suharto berharap ada tempat alternatif yang dapat menyediakan lapak bagi para pedagang.

"Namun harus ada solusi, saya harus ditempatkan di mana, karena saya harus menanggung keluarga. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang akan memberi makan keluarga saya?" ujarnya dengan nada penuh keprihatinan.

Kekhawatiran Suharto tak berlebihan, mengingat banyak dari mereka yang menggantungkan hidup sebagai PKL. Menurutnya, pembongkaran tanpa solusi mengancam mata pencaharian mereka.

Sementara itu, pihak Satpol PP hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait proses pembongkaran lapak-lapak yang ada.

Salah satu petugas Satpol PP Chayi, yang mengawal penertiban, menyampaikan, "Ya nanti saja, ini belum selesai. Konfirmasi langsung pada kepala Satpol PP Kota Batu,"ujarnya. (adi/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News