JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, bersama Kementerian, Lembaga Negara dan Gubernur se–Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital. DIPA dan TKD digital itu diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo secara simbolis di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024) siang.
Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing, atau sistem pengadaan secara elektronik pemerintah melalui berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.
Baca Juga: Di Penganugerahan INOTEK Award, Pj Gubernur Adhy Sebut Ekosistem Berinovasi di Jatim Luas
Dalam kesempatan ini, Adhy mengatakan bahwa Pemprov Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, dalam rangka meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.
“Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” paparnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan. Sehingga, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan yang bersumber dari APBD.
Baca Juga: Kabar Gembira! UMP Jatim 2025 Naik 6,5 Persen, Begini Kata Pj Gubernur Adhy
“Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ujarnya.
“Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari _Mandatory Spending_ yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” imbuhnya.
Baca Juga: Wilayah Selatan Jatim Terkoneksi Jaringan Jalan Mulus, Ekonomi dan Pariwisata Terdongkrak
Lebih lanjut, kata Adhy, alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim, dimana ’Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan' menjadi tema RKPD Jatim tahun 2025.
Hal itu nantinya akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
Baca Juga: Di RUPS-LB Bank Jatim, Adhy Karyono Optimistis Inisiasi KUB Perkuat Kinerja Perbankan
“Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” kata Adhy.
Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun tetap dengan kehati-hatian.
“Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” ucapnya. (dev/mar)
Baca Juga: Sidang Restitusi, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Rp17,5 M dan Tagih Janji Presiden
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News