Ilustrasi KDMP
Ringkasan Berita
- Program Koperasi Desa Merah Putih dikritik karena tidak memenuhi prinsip koperasi menurut UU dan lebih dianggap sebagai instrumen politik.
- Operasional KDMP dinilai bermasalah, karena skema pinjaman, penyaluran dana, dan penjaminan aset negara dinilai tidak sesuai SOP koperasi.
- Pengamat mengkritik kinerja pemerintahan secara luas, termasuk dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis dan arah kepemimpinan yang dinilai mengkhawatirkan.
- Pandangan pesimistis didasari oleh tingginya utang, kebijakan yang dianggap amburadul, serta kinerja kabinet dan DPR yang dinilai tidak efektif.
- Meski menilai rakyat semakin cerdas, pengamat menyayangkan kurangnya aksi nyata untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada.
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menuai kritik.
Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
BACA JUGA:Mantan Intelijen Senior Sebut Presiden Tahu Jika Ijazah Jokowi Palsu, Singgung Eks Wamendes
Menurutnya, KDMP lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip keanggotaan.
“Itu permen aja. Kopdes itu sebenarnya bukan Kopdes kok, itu mah warung politik. Kios politik yang dibikin,” imbuhnya.
Halaman:
