Lengkapi Berkas Gugatan di MK, Pendukung Kotak Kosong Minta Pilkada Gresik Diulang

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pendukung kotak kosong Pilkada Gresik, Ali Candi GenPATRA, bersama kuasa hukumnya mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/12/2024).

Kedatangan mereka untuk melengkapi berkas permohonan gugatan Pilkada Gresik 2024 yang sebelumnya telah dilakukan pengajuan permohonan secara elektronik, Sabtu (7/12/2024).

Baca Juga: Ketua DPD Golkar Gresik Optimis MK Tolak Gugatan Pendukung Kotak Kosong

M. Irfan Choirie, kuasa hukum Ali Candi GenPATRA, menyampaikan kedatangannya ke MK bersama tim untuk melengkapi berkas permohonan gugatan.

"Hari ini, kami datang ke MK untuk melengkapi berkas permohonan gugatan. Alhamdulillah semua sudah lengkap seperti yang dipersyaratkan dalam pengajuan gugatan ke MK," ucap Irfan Choirie kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (11/12/2024).

Dia menyebut, tim kuasa hukum pemohon gugatan tinggal menunggu panggilan MK untuk menghadiri sidang.

Baca Juga: Usulan Pemecatan Bagus dan Medy dari Pengurus DPC PDIP Gresik Belum Turun hingga Pilkada Usai

"Kita tinggal menunggu kapan perkara yang kami gugat diagendakan sidang oleh majlis hakim MK," terang adik kandung politikus NasDem Effendi Choirie ini.

Irfan mengatakan, dalam permohonan gugatan ini timnya memberikan sejumlah bukti terkait indikasi pelaksanaan Pilkada Gresik 2024 yang tak berjalan sesuai dengan amanah perundang-undangan. Khususnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kami temukan banyak indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Gresik. Semua bukti sudah kami serahkan ke MK," kata dia.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong Gugat Hasil Pilkada Gresik 2024 ke MK

Irfan lantas membeberkan sejumlah bukti dimaksud. Antara lain, penyelenggara Pilkada Gresik, yaitu KPU dan Bawaslu tidak menjalankan pilkada sesuai dengan amanat perundang-undangan.

"Banyak laporan dugaan pelanggaran pilkada yang kami sampaikan tak ditindaklanjuti," ungkapnya.

Kemudian, dugaan tidak netralnya banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gresik dan perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon (paslon). Lalu, adanya dugaan money politic hingga bagi-bagi sembako untuk memenangkan paslon.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

"Semua bakti tersebut sudah kami bendel cukup tebal dan kami serahkan ke MK," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan bukti faktor golput dalam Pilkada Gresik sangat tinggi.

Menurut Irfan, banyaknya masyarakat yang golput karena keteledoran penyelenggara pilkada dalam memberikan surat undangan mencoblos.

Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi

"Masyarakat pemilih banyak yang tak mendapat panggilan mencoblos. Panggilan mencoblos diberikan malam hari sekitar pukul 24.00 WIB jelang hari pencoblosan. Padahal seharusnya 3 hari sebelumnya diberikan," terangnya.

Atas temuan-temuan itu, kata Irfan, dalam gugatan yang dilayangkan pihaknya meminta MK untuk mendesak KPU agar menggelar pilkada ulang di Gresik.

"Kami sangat optimis gugatan kami dikabulkan," pungkas Irfan. (hud/van)

Baca Juga: Di Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Gus Yani: Kami Tidak Membeda-bedakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News