Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri, Wakhidah, usai acara penandatanganan kerja sama.
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkot Kediri melalui Dispendukcapil menjalin sinergitas dengan Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri dengan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama (PKS), Kamis (16/1/2025).
Penandatanganan yang dilakukan di aula utama Pengadilan Agama tersebut menyepakati tentang percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi pasangan yang baru bercerai.
Baca Juga: Khofifah Resmi Dilantik Gubernur 2 Periode, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka
Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho menerangkan, kegiatan ini sebagai wujud dasar pelayanan Dispendukcapil agar masyarakat Kota Kediri memperoleh hak dasarnya.
Ia menjelaskan, di tahun 2025 ini, Dispendukcapil mencatat data perceraian di Kota Kediri masih 99,3 persen atau sebanyak 350 warga Kota Kediri belum memiliki akta perceraian.
“Dengan adanya kerja sama ini Dispendukcapil bisa memantau secara langsung apabila dari Pengadilan Agama menerbitkan akte cerai dan segera diurus data kependudukannya, maka capaian kita bisa bertambah dan harapannya menjadi 100 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua PKS Jatim Ucapkan Selamat Terpilihnya Khofifah Sebagai Ketua Dewan Pembina Pusat Muslimat NU
Dengan dasar PKS ini, begitu Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri mengirim informasi dan data diri pihak yang berperkara, maka Dispendukcapil akan melakukan perubahan identitas perkawinan di database kependudukan dan menerbitkan kartu keluarga (KK) dan KTP Elektronik yang baru.
Marsudi berharap dengan kegiatan ini masyarakat lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukannya dan data kependudukan bisa lebih update dan valid.
“Setelah terjadinya perceraian maka yang bersangkutan akan mendapat identitas diri berupa Kartu Keluarga maupun KTP Elektronik tanpa harus mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” ujar Marsudi.
Baca Juga: Permudah Layanan Perekaman KTP-El, Dispendukcapil Kunjungi Seluruh SMA di Kota Kediri
Lebih jelas Marsudi mengatakan periode PKS ini berlaku hingga tiga tahun mendatang terhitung mulai bulan Januari 2025.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kediri, Wakhidah menuturkan, bahwa pihaknya merasa bersyukur dan terbantu dengan adanya kegiatan PKS ini.
Menurutnya, kegiatan PKS memudahkan pelayanan khususnya bagi pihak yang beracara. Adapun untuk proses penerbitan dokumen, Wakhidah menambahkan akan diberikan terhitung 14 hari setelah putusan pengadilan dengan catatan tidak ada pengajuan banding.
Baca Juga: Prestasi Baru di Awal Tahun, Capaian Kinerja Kependudukan Kota Kediri Lampaui Nasional
“Sebelumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap mereka hanya menerima akte cerai saja, Dengan adanya PKS ini dalam satu tempat mereka mendapat 3 dokumen sekaligus jadi bisa lebih efisien tenaga, waktu dan biaya tanpa harus mengurus jauh jauh ke Dispendukcapil,” katanya. (uji/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
