SBY Soal Kekhawatiran Danantara: Mesti Bebas dari Konflik Kepentingan

SBY Soal Kekhawatiran Danantara: Mesti Bebas dari Konflik Kepentingan Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mantan Presiden RI () turut buka suara menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) .

Lewat cuitannya di akun X yang dikutip BANGSAONLINE.com, Minggu (2/3/2025), mengaku turut mengamati yang mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan politikus, usai diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025.

Baca Juga: Awali Sambutan di Sertjiab Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid Ajak Doa Bersama untuk Ibunda AHY

Ia tak menampik, bahwa kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Termasuk khawatir jika ada konflik kepentingan dan "political envolvement" yang tidak semestinya.

"Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia," ujarnya. 

Namun menurut , niat dan tujuan Presiden Prabowo sebenarnya baik. Sebab, keberadaan diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).

Baca Juga: Resmi Bergelar Doktor, Ada SBY hingga Khofifah di Sidang Terbuka AHY

"Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi," beber .

"Kuncinya, harus benar-benar memiliki "good governance", “expertise” (kecakapan) para pengelola , "economic & business judgement" yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan juga mesti bebas dari konflik kepentingan, "politics free" dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat," tambah .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO