
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengajak 4 kabupaten dan kota, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto untuk berkolaborasi menangani Kali Lamong agar tidak kembali meluap.
Ia juga menyerukan daerah sekitar di daerah aliran sungai atau DAS Kali Lamong dan instansi terkait membentuk forum sinergitas sebagai langkah strategis dalam penanganan banjir secara menyeluruh.
Hal ini disampaikan Emil saat berkunjung ke Kantor Pemkab Gresik bersama Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, Selasa (4/3/2025).
Wagub menegaskan bahwa forum sinergitas akan menjadi wadah koordinasi antara 4 daerah terdampak Kali Lamong, yakni Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Surabaya, serta melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Ini adalah momentum penting. Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan," katanya.
Sementara itu, Abdul Halim menyatakan bahwa forum ini akan menjadi titik temu untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir luapan Kali Lamong.
Selain itu, akan memperluas cakupan pembahasannya untuk menangani permasalahan banjir di seluruh Jawa Timur.
"Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir. Bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” ucapnya.
Ia menambahkan, forum ini akan mengundang beberapa pihak, termasuk pengelola Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, BPBD, Dinas PU SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif.
Sedangkan Bupati Gresik menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani banjir Kali Lamong, salah satunya normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 km menggunakan APBD murni, serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme.
Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah banjir secara tuntas, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
"Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan," tuturnya.
Sementara Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung forum ini dengan data dan perencanaan yang matang.
Sebagai langkah awal, BPBD Jatim telah memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan darurat, termasuk dapur umum serta sembako bagi masyarakat terdampak.
Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama, seperti pembangunan embung, kolam retensi, serta pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
"Melalui forum sinergitas ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat semakin erat, sehingga penanganan banjir di Jawa Timur bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," kata Alif. (hud/mar)