KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Setelah sempat diam dan tak mau berkomentar terkait tak ditandatanganinya persetujuan pembahasan APBD perubahan, akhirnya wakil ketua DPRD Wara S. Renny Pramana angkat bicara.
Menurut Renny, dia dan wakil ketua DPRD yang lain tidak mau tanda tangan tidak serta merta tanpa alasan. Sebab, menurutnya ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) yang tak pro rakyat. “Saya tak mau tanda tangan bukan tanpa alasan, pasti ada alasan, kenapa tidak mau tanda tangan,” ujarnya, Kamis (1/10).
Baca Juga: Kota Kediri Jadi Tuan Rumah Gebyar Hateri Ke-39, Pj Zanariah Buka Rakor Persiapan
Menurut perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan ini, segala sesuatu masih proses, sebagai pimpinan dan amanah fraksi PDI Perjuangan, menginginkan PAK murni untuk rakyat. “Sebagai pimpinan dan wakil rakyat, kami benar-benar menginginkan APBD yang murni untuk rakyat. Karena tugas kita sebagai lembaga controlling, dan saat ini kami masih mengontrol apakah APBD sudah pro rakyat atau belum,” ujarnya.
Jika nekat diserap, Renny meneyebut bisa masuk ranah pidana. Untuk itu pihaknya masih akan mempelajari lagi, apakah PAK benar-benar pro rakyat atau belum. “Sebagai wakil rakyat tidak serta merta langsung tanda tangan, harus dipelajari dulu, sudah mewakili rakyat atau belum,” tegasnya.
Disinggung, kapan akan melakukan tanda tangan mengingat tahun anggaran segera berakhir, Renny tidak bisa menyebut. “Ya tidak bisa kapan dilakukan. Kalau bisa ya secepatnya,” ujarnya sambil menyinggung pernyataan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf yang mengatakan persetujuan APBD lebih baik disetujui bersama-sama.
Baca Juga: Pj Wali Kota Zanariah Harap PGRI Kota Kediri Semakin Solid Majukan Mutu Pendidikan
Untuk diketahui, hingga memasuki bulan Oktober, PAK belum juga disahkan oleh Gubernur karena belum adanya persetujuan dari dua wakil ketua DPRD. Akibatnya, beberapa satker mulai kebingungan/karena tidak bisa menjalankan kegiatan.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana mengatakan, akan konsultasi ke kementerian dalam negeri (Mendagri) agar PAK segera bisa disahkan. “Ya tentunya kita akan terus berusaha, salah satunya meminta konsultasi ke pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta agar adanya kompromi di DPRD kota Kediri dan disetujui bersama-sama. “Namanya pembahasan APBD itu ya harus bersama-sama. Lebih baik, jika semua pimpinan tanda tangan bersama,” ujarnya. (rif/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
