Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir (tengah baju hitam), bersama para serikat pekerja usai audiensi. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, didampingi anggota Komisi IV, Imam Syaifudin, audiensi dengan serikat pekerja terkait persoalan ketenagakerjaan di Kota Pudak, Rabu (23/4/2025).
Adapun persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan dalam agenda tersebut yakni, pensiun PT Swadaya Graha, di mana modal uang pensiun diputar untuk kegiatan lain, sehingga perusahaan bangkrut dan karyawan tak mendapatkan uang pensiun.
Dengan demikian, serikat pekerja mendesak agar pengusaha nakal diberikan sanksi, salah satunya seperti kasus yang terjadi di K3PG agar berurusan dengan hukum.
Selain itu, memaksimalkan Unit Reaksi Cepat (URC) ketenagakerjaan untuk meminimalisir ancaman bagi tenaga outsourcing alih daya yang membuat hak kompenasi tidak ada, serta banyak perusahaan di Gresik yang tidak mendaftarkan buruh dalam BPJS ketenagakerjaan.
Sementara itu, Syahrul memberikan 4 rekomendasi terkait temuan soal ketenagakerjaan yang disampaikan para serikat pekerja.
"Pertama, DPRD Gresik mendukung serikat pekerja untuk senantiasa mengawal penegakan regulasi ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah yang mengatur Ketenagakerjaan," ucapnya.
"Kedua, DPRD mendukung agar peran URC ketenagakerjaan dievaluasi dan dimaksimalkan sebagai langkah deteksi dini, dan sosialisasi peraturan Perundang-undangan hingga pendampingan hukum. Ketiga, DPRD Gresik mendorong dan merekomendasikan agar Disnaker Gresik memperbanyak titik-titik pelatihan yang bersumber dari APBD maupun CSR dan dana lain yang sah," imbuhnya.
"Pelatihan dimaksud bersertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Adapaun rekomendasi keempat agar poin-poin rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait baik Pemprov, maupun pemerintah pusat," pungkasnya. (hud/mar)
