Gubernur Khofifah bersama wakilnya, Emil Dardak, saat bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Daftar Isi
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh pada Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini, Gubernur Khofifah bersama wakilnya, Emil Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Selasa (6/5/2025) malam.
Dalam agenda tersebut Khofifah-Emil, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim; dan Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi, mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan Menteri PKP.
Dalam koordinasi itu terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20.000 unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur.
"Salah satu tuntuntan pada Hari Buruh Internasional (May Day) lalu adalah meminta Pemprov Jatim mengupayakan Rumah Subsidi bagi buruh. Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI dan SPSI Jatim, dan Ketua Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait Rumah Subsidi," kata Gubernur Khofifah.
Disebutkan olehnya, ke 20.000 unit rumah subsidi itu bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR. Sedangkan rumah subsidi dimaksud nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).
"Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi," ujarnya.
Khofifah menjelaskan, program rumah subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan di antaranya, Uang Muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun. Meski dijual dengan harga murah, ia memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.
"Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur," tuturnya.
Sebagai tahap awal, ia mengatakan bahwa Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.
Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan itu turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi Tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
"Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan pak James Riyadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini," ucap Khofifah.
Untuk itu, ia secara khusus menyampaikan terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP. Pertemuan ini disebutnya sangat produktif, dan berharap agar keputusan dalam pertemuan bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.
"Mudah-mudahan dukungan semua pihak kita bisa memberikan penguatan bagi harapan masyarakat Jatim untuk segera memiliki rumah," pungkasnya.
Program Rumah Subsidi
Satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp166 juta. Dengan rincian Lebar Tanah 60-200 m2 dan Lebar Bangunan 21- 36 m2.
Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.
Menteri PKP mendorong penuh cita-cita Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia
"Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia," katanya.
Program rumah subsidi ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, utamanya di level bawah.
"Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri," kata Menteri PKP.
Pertemuan ini juga dihadiri Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel; Irjen Kementerian PKP, Heri Jerman; Komisioner BP TAPERA, Heru Pudyo Nugroho; CEO LIPPO Group, James Riyadi; Ketua Kwarda Jatim, Arum Sabil; Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim, I Nyoman Gunadi; dan Kepala BPKAD Jatim, Sigit Panoentoen. (dev/mar)
