Menteri ATR/BPN saat memberi keterangan ke awak media.
SUMEDANG, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial dalam mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025 Gelombang II, di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggagas Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai bagian dari edukasi publik terkait pentingnya batas kepemilikan tanah. Nusron menegaskan, kesuksesan gerakan ini sangat bergantung pada peran kepala daerah sebagai ujung tombak di lapangan.
“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” tuturnya.
Ia juga menyoroti persoalan banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum disertipikatkan. Ia mendorong agar kepala daerah menggandeng perangkat desa, serta asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk mempercepat legalitas tanah masyarakat.
“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” ucapnya.
Hingga Juni 2025, capaian pendaftaran tanah nasional telah mencapai progres signifikan. Sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah didaftarkan dari target 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, 96,4 juta bidang telah bersertipikat.
“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” kata Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemungutan Suara Ulang (PSU), serta yang belum mengikuti kegiatan pada gelombang I.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri ATR/BPN hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Jabar, Yuniar Hikmat Ginanjar. (afa/mar)
