Petugas dari Dinsos Kota Kediri (kanan) saat melakukan cek data. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali melakukan ground check sebagai bagian dari upaya menuntaskan pengisian variabel Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini berlangsung sejak 12 Agustus hingga akhir bulan, menyasar langsung ke rumah warga untuk memverifikasi data sosial-ekonomi secara faktual.
“Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Bulan Maret yang belum selesai dan ada data baru yang masuk. Maka dari itu Kemensos memerintahkan kita melakukannya lagi untuk memvalidasi data,” kata Kepala Dinsos Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, Jumat (22/8/2025).
Selain ground check, petugas yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat. Evaluasi ini mencakup status penerimaan bantuan dan pemanfaatan dana oleh penerima.
“Jadi di lapangan selain melengkapi variabel, ada juga data yang masuk untuk monitoring dan evaluasi BPNT apakah sudah menerima atau belum dan digunakan untuk apa,” ucap Paulus.
Sebanyak 39 variabel dihimpun dalam kegiatan ini, meliputi kondisi ekonomi, kepemilikan aset, struktur keluarga, tingkat pendidikan, dan status kesehatan.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode survei langsung ke rumah warga, mengikuti kaidah Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas Sosial bersinergi dengan BPS Kota Kediri untuk memastikan data yang dikumpulkan objektif dan sesuai kondisi riil.
Data yang telah dikumpulkan kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA), sebelum diperingkat oleh BPS. Hasil pemeringkatan menentukan apakah seseorang masih masuk dalam kategori miskin dan layak menerima bantuan sosial.
“Apabila hasilnya perankingannya masih masuk kriteria miskin, maka tetap memperoleh bansos, kalau tidak masuk kriteria akan terhapus. Yang perlu digarisbawahi kalau petugas ground check hanya bisa memperbarui dan mengumpulkan data saja, sedangkan untuk penentu kriteria miskin atau tidaknya ditentukan dari hasil pemeringkatan oleh BPS,” urai Paulus.
Kegiatan Monev dilakukan dengan metode door to door maupun kelompok, di mana petugas menanyakan langsung kepada warga mengenai penggunaan dana bantuan dan kendala dalam penyalurannya.
Informasi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial untuk perbaikan penyaluran bantuan sembako/BPNT dan PKH di periode berikutnya.
Paulus berharap kegiatan ini dapat mengurangi kesalahan data seperti exclusion error (warga miskin yang tidak tercatat) dan inclusion error (warga mampu yang tercatat sebagai penerima).
“Kalau hasil ground check ini ternyata dia dalam keadaan miskin agar bisa segera diusulkan bantuannya. Tapi kalau dalam keadaan mampu segera digantikan kepada masyarakat yang lebih layak,” pungkasnya. (uji/mar)
