Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah menerima sekitar 15 laporan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Laporan tersebut diterima langsung dari masyarakat, baik melalui pesan di akun Instagram pribadi maupun WhatsApp.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Eri usai menyaksikan penandatanganan surat pernyataan bersama kepala perangkat daerah (PD) di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9/2025).
Penandatanganan surat pernyataan itu merupakan bentuk komitmen dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memastikan tidak ada praktik pungli di wilayah kerja mereka.
"Ada sekitar 15 laporan (dugaan pungli yang saya terima). Tapi ini mau saya hubungi dulu karena tidak ada bukti, cuma hanya menyampaikan saja. Maka saya ingin ada buktinya, atau kalau tidak ada buktinya, dia (pelapor) mau jadi saksi," kata Wali Kota Eri.
Sebelumnya, Wali Kota Eri juga menerima laporan pungli terkait pengurusan KK di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang.
Untuk memastikan kebenaran informasi itu, ia turun langsung ke lokasi dan meminta lurah serta camat menemui oknum Ketua RT yang dilaporkan melakukan praktik pungli.
"Maka saya kemarin (di Kebraon), saya juga suruh temui oknum (Ketua RT) yang ada di perkampungan untuk menanyakan. Lurah dan camatnya menemui oknum tadi, yang join dengan pegawai kelurahan, itu benar (pungli) atau tidak," tegasnya.
Menurutnya, dari sekitar 15 laporan yang diterima, mayoritas berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) seperti KTP dan KK.
Ia menekankan bahwa jika kasus pungli tersebut terbukti sebelum adanya penandatanganan komitmen, maka sanksinya berupa pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan.
"Kalau itu (laporan) sebelum ini (penandatangan pernyataan), kita akan sanksi sesuai dengan pemeriksaan dari inspektorat. Tapi setelah hari ini membuat surat pernyataan, langsung pecat," tegasnya.
