Wali Kota Pasuruan saat memaparkan jawaban dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan R-APBD 2026.
Adi memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs ditargetkan berjalan tepat waktu pada 2026.
Untuk penanganan stunting, pemerintah tetap menjalankan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM serta mengutamakan intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan posyandu.
“Penanganan stunting tidak boleh berhenti. Intervensi dasar harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” ucap Adi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah, antara lain penyederhanaan perizinan, peta investasi berbasis GIS, penyusunan Raperda RUPM dan Insentif Penanaman Modal, serta penguatan kemitraan pemerintah–swasta (PPP). Pendataan aset tidak produktif juga dilakukan agar dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru.
Menutup penyampaiannya, Adi menegaskan bahwa jawaban atas pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026.
“Semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” pungkasnya. (par/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
