Peluncuran inovasi digital dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah di Kota Mojokerto.
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemkot Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (16/12/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Kota Mojokerto, khususnya menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat di akhir tahun.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda strategis yang harus diupayakan bersama. Menurut dia, langkah ini bukan sekadar mandat pemerintah pusat, melainkan wujud nyata pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pengendalian inflasi itu memang merupakan hal yang strategis yang harus kita upayakan dan ikhtiarkan bersama-sama. Tidak hanya karena ini sebuah mandatori, tetapi memang wujud ikhtiar kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan harga yang terkendali, ekonomi daerah dapat tetap stabil dan tumbuh positif.
Lebih lanjut, kepala daerah yang akrab disapa Ning Ita itu menyatakan Pemkot Mojokerto konsisten menerapkan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, pihaknya telah membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di 18 kelurahan yang bersinergi dengan Bulog dalam distribusi sembako.
Selain itu, sejak periode pertama kepemimpinannya, Ning Ita juga membentuk 18 TPID Peracangan sebagai pengecer bahan pokok, sehingga terdapat 36 titik intervensi harga di tingkat kelurahan.
“Ketika terjadi kenaikan harga pada komoditas tertentu, kami langsung melakukan intervensi. Dengan sinergi bersama Bulog dan koperasi masyarakat, harga bisa dipastikan tetap terjangkau,” tuturnya.
Dari sisi pasokan, ia memastikan stok pangan di Kota Mojokerto aman dan mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Untuk distribusi, meski bukan daerah produsen, Pemkot menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan memberikan subsidi transportasi dari APBD agar harga jual tetap terkendali.
“Kami mensubsidi ongkos transportasi agar harga jual komoditas yang sempat naik bisa kembali turun di bawah harga pasar. Program ini sudah berjalan dua tahun dan akan berlanjut memasuki tahun ketiga pada 2026,” urai Ning Ita.
Terkait komunikasi, Pemkot Mojokerto aktif berkoordinasi dengan TNI, Polri, Bulog, dan TPID, termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah agar tepat sasaran. Koordinasi lintas wilayah juga dilakukan untuk mencegah deflasi akibat distribusi tidak seimbang.
Menjelang Nataru, Ning Ita menyebut pemerintah daerah setempat bersama TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bulog akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan sebagai agenda rutin untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Semua kita sinergikan bersama-sama agar Kota Mojokerto tetap aman, inflasi terkendali, dan ketahanan pangan terjaga. Ini adalah bentuk pelayanan dan kontribusi terbaik kami untuk masyarakat Kota Mojokerto tercinta,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Mojokerto dan Pemkab Sampang, serta peluncuran Sistem Informasi Jelita atau akronim dari Jejal Langkah Pengendalian Inflasi Kota Mojokerto bersama Ning Ita sebagai inovasi digital mendukung pengendalian inflasi daerah. (ris/mar)
