Pembukaan bimbingan teknis Sekolah Rakyat.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur pada Jumat (16/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari seluruh SR di Jatim. Turut hadir Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, sebagai pemangku program SR secara nasional serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, sebagai leading sector pengasuhan anak.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan wujud sikap proaktif Pemprov Jatim dalam meningkatkan kompetensi pengelola SR.
"Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Disebutkan olehnya, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah, dengan total 2.249 siswa. Jumlah tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar (Rombel): 15 jenjang SD, 35 jenjang SMP, dan 48 jenjang SMA.
"Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian," tuturnya.
Ia menekankan pentingnya SR sebagai wadah lahirnya generasi unggul. Dengan fasilitas pendukung yang disiapkan pemerintah, Khofifah berharap proses belajar mengajar berjalan optimal sehingga menghasilkan lulusan terbaik yang berdaya saing.
Khofifah mencontohkan penampilan siswa SR Jatim dalam formasi baris berbaris saat peresmian 166 SR se-Indonesia yang mendapat apresiasi Presiden Prabowo. Ia juga mengenang pidato siswa SR dalam berbagai bahasa, termasuk Arab dan Jepang, yang dibawakan oleh siswa asal Jatim.
"Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan para Kepala Sekolah dan Tendik agar peka terhadap adaptasi siswa dengan latar belakang beragam serta segera mencari solusi atas persoalan sosial di lingkungan sekolah. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah daerah.
"Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah atas dukungan penuh terhadap program SR.
"Dari 166 titik SR se-Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Pak Mensos, sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan karena prestasi Plus Plus Plus nya di Jawa Timur," tuturnya.
Arifah menegaskan, hak asuh anak tetap melekat meski mengikuti program berasrama di SR. Ia menilai program ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo untuk menyiapkan generasi unggul.
"Presiden Prabowo tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, Presiden tidak mau ada anak yang sakit atau tidak bisa makan. Ini wujud kepedulian pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul dan berkualitas di masa depan," katanya. (dev/mar)






