Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, A. Aziz Maulana.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Kinerja pelayanan publik di Kota Dzikir dan Sholawat mengalami penurunan signifikan pada tahun lalu. Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2026, skor Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bangkalan tercatat 3,78 (kategori B) dan menempati peringkat nasional ke-190.
Angka tersebut merosot dibandingkan capaian pada 2024. Dalam Kepmenpan RB Nomor 625 Tahun 2025, Bangkalan meraih skor 4,26 (kategori A-) dan berada di peringkat ke-105 nasional.
BACA JUGA:
Artinya, terjadi penurunan 0,48 poin atau sekitar 11,27 persen, sekaligus anjlok 85 peringkat secara nasional.
Penurunan ini merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kemenpan RB yang menilai aspek kebijakan layanan, profesionalitas SDM aparatur, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, A. Aziz Maulana, menilai capaian tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintah daerah setempat. Ia menyebut merosotnya IPP sebagai bukti lemahnya pembenahan struktural birokrasi.
“Ini alarm merah. Pelayanan publik Bangkalan butuh pembenahan radikal. Mal Pelayanan Publik (MPP) seharusnya menjadi pusat layanan terpadu, tapi faktanya masih bersifat seremonial dan belum berdampak nyata,” cetusnya, Selasa (20/1/2026).
