Kantor DKP2P Tuban.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Petani dari Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, yang tergabung dalam Barisan Warga Koro Bersatu (Barwatu) menggelar hearing dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan membahas berkurangnya luasan lahan garapan dalam sistem e-RDKK 2026 hingga lebih dari 60 persen dibanding tahun sebelumnya. Akibatnya, alokasi pupuk subsidi juga menurun sekitar 63 persen.
BACA JUGA:
- Hadiri Panen Raya di Tuban, Presiden Prabowo Dicurhati Petani: Butuh Irigasi hingga Alat Pascapanen
- Anggota DPR RI Dapil IX ini Realisasikan Aspirasi 2025 di Tuban
- Stok Pupuk Subsidi Tuban Aman hingga Akhir 2025, Serapan Capai 83,6 Persen
- Harga Pupuk Subsidi Turun, Ketua DPRD Tuban Minta Kios dan PPTS Pasang Daftar Harga
Koordinator Barwatu, Rudi Wijaya, menyampaikan protes atas penghapusan alokasi pupuk subsidi.
“Jadi alokasi pupuk subsidi yang hilang ini sekitar 63 persen lebih dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025 lalu. Dan pada hearing hari ini kami dijanjikan akan ada perbaikan data,” ucapnya.
Disebutkan pula bahwa penyuluh pertanian lapangan mengakui adanya kesalahan input data lahan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini, agar janji yang disampaikan pada hearing ini tidak hanya janji palsu,” katanya.
Sementara itu, Account Executive PT Pupuk Indonesia Tuban, Deni Eka L, menegaskan pihaknya siap menyalurkan pupuk sesuai kuota anggaran 2026, yakni 137 ton urea dan 137 ton NPK.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
