Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menyalami warganya. (Ist)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menegaskan tetap memaksimalkan program kesehatan dan pendidikan walau dalam keadaan efisiensi dengan cara melakukan penyesuaian anggaran.
Bupati Kediri menyampaikan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengentas kemiskinan. Kebijakan bidang pendidikan tetap menjadi fokusnya, termasuk keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak-anak dari keluarga miskin yang dirtintis sejak periode awal kepemimpinannya.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi kabupaten kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” tutur Mas Dhito, sapaan bupati kediri, Jumat (20/2/2026).
Sepanjang 2025, Mas Dhito menggelontorkan anggaran hingga Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan. Anggaran tersebut naik Rp4 miliar dari tahun sebelumnya. Meski daerah mengalami keterbatasan keuangan, namun program ini diakui tetap dilanjutkan di 2026.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” terang Mas Dhito.
Soal guru honorer, lanjut Mas Dhito, sampai akhir tahun 2025, sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan untuk 1.585 guru lainnya, diangkat sebagai PPPK paruh waktu termasuk bagi 579 tenaga kependidikan.
Adapun bagi guru honorer yang belum terakomodir PPPK, baik itu yang masuk Dapodik maupun Nondatabase, pemerintah daerah tetap memperhatikan kesejahteraan pendidik ini dengan pemberian insentif termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemberian insentif/bisyaroh dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan bagi guru-guru madin, dimana pada 2025 telah menjangkau 9.500 orang dan dilanjutkan pada tahun 2026 dengan target 12.000 orang.
Selain masalah SDM, rehabilitasi bangunan sekolah rusak juga tak ketinggalan. Pada 2025 Pemkab Kediri telah selesai melakukan rehabilitasi sebanyak 104 satuan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP dan akan terus dilanjutkan tahun ini.
“Membangun sekolah tetap (kita lakukan),” ucapnya.
Untuk layanan kesehatan, Mas Dhito terus menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC). Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan reaktifasi segmen PBI-JK yang dinonaktifkan secara besar-besaran mulai Bulan Juni hingga Desember 2025.
Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran hingga Rp143 miliar pada 2025 untuk UHC. Hingga akhir 2025, UHC Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan masyarakat 80,12 persen. Untuk mempertahankan capaian UHC, Pemkab Kediri pada 2026 ini mengalokasikan anggaran hingga Rp165,5 miliar.
Capaian UHC ini tentunya juga diimbangi dengan peningkatan mutu layanan kesehatan di setiap tingkatan faskes. Selain pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem) termasuk pelatihan tenaga medis dan paramedis untuk peningkatan layanan, Pemkab Kediri pada 2025 juga melakukan penambahan Puskesmas rawat inap.
Di Kabupaten Kediri kini telah ada 13 Puskesmas yang melayani rawat inap. Mas Dhito menekankan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dan ramah. Untuk memastikan hal itu, pihaknya tak segan untuk mencopot Kepala Puskesmas yang dinilai tidak bisa bekerja maksimal dan memberikan pelayanan yang ramah bagi masyarakat.
“Saya tidak ada toleransi. Untuk Puskesmas di Kabupaten Kediri kalau pelayanannya dirasa tidak maksimal, masyarakat berhak untuk komplain,” tutup Mas Dhito. (uji/msn)
