Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Wabup Asluchul Alif dan Sekda Achmad Washil Miftahul Rachman rapat dengan Kepala OPD. foto: ist
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) harus berdampak langsung pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan pemerintah pusat untuk menekan pengeluaran, terutama di tengah kenaikan harga energi.
"Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH sehari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran. Terutama di tengah lonjakan harga energi," ungkap bupati, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, penerapan WFH menjadi langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan ini juga dinilai relevan dengan kondisi global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi sektor energi.
Terkait Surat Edaran (SE) skema WFH, Bupati menyatakan pihaknya telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).
Ia memastikan penerapan WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik tetap mengacu pada kebijakan pusat yang mulai berlaku sejak 1 April.
"Pelaksanan WFH kemungkinan akan dimulai minggu depan tiap hari Jum'at. Ada beberapa OPD tidak disarankan untuk WFH bagi sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan rumah sakit maupun Puskesmas," tuturnya.
Selain kebijakan WFH, Bupati juga mendorong langkah penghematan energi lainnya. Salah satunya melalui imbauan bersepeda ke kantor bagi ASN.
Dengan efisiensi yang terukur, ia berharap kebijakan ini dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketahanan fiskal daerah.
"Dalam dua bulan kedepan setidaknya ada penghematan biaya operasional 50 persen yang nantinya akan kita bahas bersama sama dengan DPRD. Pada PAPBD 2026 kita kembalikan untuk masyarakat yang terdampak, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun pasar murah," pungkasnya. (hud/van)
