Yuhronur mengungkapkan keprihatinannya terhadap tantangan ketahanan keluarga di wilayahnya. Saat ini, Lamongan masuk dalam sepuluh besar daerah dengan angka perceraian tertinggi di tingkat nasional.
“Pada tahun ini (hingga bulan April), jumlah kasus perceraian di Lamongan sudah mencapai lebih dari seribu kasus,” jelasnya.
Menurut orang nomor satu di Kota Soto ini, dampak pasca-perceraian sangat luas, mulai dari munculnya fenomena anak dari keluarga tidak utuh (broken home) hingga meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga menjadi bagian dari fokus pembangunan sumber daya manusia sesuai visi Asta Cita Presiden.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan, Ridwan Fauzi, menekankan bahwa persoalan keluarga tidak bisa diselesaikan secara parsial. Sinergi lintas instansi diperlukan, terutama untuk memastikan hak mantan istri dan anak tetap terpenuhi setelah putusan cerai.
