Dilarang Ketua DPRD Jatim, Bupati Lumajang As’at Malik Batal Hadiri Pansus Tambang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bupati Lumajang, As'at Malik batal hadir dalam hearing Pansus Pertambangan Jawa Timur di Gedung DPRD Jatim, kemarin. As’at tidak hadir karena memang agenda pemanggilan terhadap orang nomor satu di Pemkab Lumajang itu dibatalkan. Pembatalan ini dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan DPRD Jatim yang melarang Pansus memanggil Bupati Lumajang, dengan alasan keamanan.

Ketua Pansus Pertambangan, Ahmad Hadinuddin menegaskan, rencana awal Pansus memanggil Bupati Lumajang As'ad Malik untuk pendalaman illegal mining (pertambangan ilegal) di Lumajang, tapi ketua DPRD Jatim melarang dan meminta Pansus yang datang menemui Bupati Lumajang As'ad Malik. Alasannya, demi keamanan mengingat jika Bupati hadir maka dipastikan banyak pihak-pihak yang tidak puas akan melakukan demo, bahkan dikhawatirkan mengarah pada tindakan anarkis.

"Pansus tidak bisa memaksakan kehendak memanggil Bupati Lumajang, karena memang secara regulasi surat pemanggilan harus melewati pimpinan. Jika pimpinan tidak berkenan, maka mau tidak mau pansus harus mengikuti. Apalagi alasannya soal keamanan," beber politisi Gerindra itu, Senin (23/11).

Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menegaskan, batalnya hearing dengan Bupati Lumajang As'at Malik ini bukan menjadi kendala Pansus. Justru Selasa besok (hari ini-red) pansus akan ke Lumajang untuk bertemu dengan Bupati Lumajang sekaligus meninjau lokasi tambang di Lumajang.

"Dalam mengurai persoalan tambang, saya pastikan pansus tidak akan bisa diintervensi. Sedangkan terkait batalnya pemanggilan Bupati Lumajang ini sebatas masalah teknis, tapi proses penanganan dan rekomendasi tidak akan bisa diintervensi. Pansus tidak akan main-main dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ijin tambang di Jatim," tegas anggota Komisi D DPRD Jatim ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News