Rapat koordinasi sinergi kebijakan media massa di Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kemenko Polkam mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa berbasis prinsip Bejo's atau akronim dari Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri untuk menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinergi Kebijakan Media Massa yang digelar di Surabaya, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini menghadirkan unsur kementerian/lembaga, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, komunitas media, serta pemangku kepentingan lainnya.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, menegaskan perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara fundamental.
"Pertarungan saat ini bukan hanya di ruang redaksi, tetapi pada perebutan atensi, persepsi, hingga kesadaran publik. Stabilitas nasional kini juga ditentukan oleh kemampuan menjaga ruang informasi tetap sehat dan terpercaya," ujarnya.
Dalam forum itu, media massa dinilai memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, sarana edukasi publik, kontrol sosial, hingga penjaga demokrasi. Namun derasnya arus informasi digital juga membawa tantangan serius seperti hoaks, disinformasi, polarisasi, penipuan digital, hingga teknologi deepfake.
Kemenko Polkam menekankan perlunya langkah konkret berupa penguatan literasi digital, regulasi adaptif, serta sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai kunci menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.
Forum juga menyoroti maraknya ujaran kebencian dan framing destruktif yang dapat menggerus kepercayaan publik. Nilai-nilai BEJO’S disebut sebagai fondasi penting dalam membangun tata kelola media yang profesional dan bertanggung jawab.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Imam Hidayat (Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim), Henri Subiakto (Guru Besar Komunikasi Unair), Yunes Herawati (Perencana Ahli Madya Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), serta Eko Setiawan (Ketua Tim Kemitraan Diskominfo Jatim).
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan implementatif. Upaya tersebut diharapkan memperkuat ekosistem media nasional yang adaptif, berintegritas, serta mendukung stabilitas politik dan ketahanan informasi menuju Indonesia Emas 2045. (dev/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
