Andi Fajar Yulianto, Direktur YLBH FT.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Memasuki bulan Juni yang kerap diidentikkan sebagai "Bulan Marhaen" atau bulan Bung Karno, Direktur YLBH FT, Andi Fajar Yulianto, menyoroti berbagai persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang dinilai sedang dipertaruhkan akibat menguatnya napas oligarki dalam pengelolaan negara.
Himpitan ketidakpastian ekonomi global, salah satunya ditandai dengan nilai tukar dolar AS yang sempat menembus kisaran Rp17.800, dinilai berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat kecil terhadap kebutuhan bahan pokok.
Kondisi ini diperparah oleh maraknya jeratan utang pinjaman online (pinjol), pemutusan hubungan kerja (PHK) terselubung, tingginya angka pengangguran, hingga meningkatnya aksi kriminalitas seperti pencurian motor dan pembegalan.
Selain sektor ekonomi, Fajar juga menyoroti maraknya aksi mafia tanah yang membuat rakyat kecil kesulitan mempertahankan hak atas tanah garapan mereka. Berbagai persoalan ini dinilai menjauhkan cita-cita luhur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Napas oligarki adalah musuh Sosio-Demokrasi. Ia menjauhkan cita-cita sejahtera bersama, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," cetus Fajar.
Memanfaatkan momentum bulan Juni sebagai alarm pengingat, ia mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan karakter bangsa (nation and character building), melainkan juga menjamin persamaan nasib dan menghidupkan kembali demokrasi yang sehat lewat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk kembali pada esensi kemandirian bangsa yang pernah diserukan oleh Presiden Pertama RI.
"Bung Karno sudah wanti-wanti: 'Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan berdiri kuat'," katanya.
Karena itu, melalui momentum ini, ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar mengandalkan bantuan sosial (bansos), hibah, ataupun belas kasihan. Pemerintah dituntut memberikan keadilan, rasa aman, dan ketenangan hidup melalui kebijakan redistribusi aset serta semangat Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Ia mengajak kaum Marhaen menggugat dan menolak untuk terus-menerus sekadar dijadikan sebagai objek statistik Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan harus menjadi subjek yang menentukan arah republik. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
