Muktamar ke-35 NU: Dari Politik Figur Menuju Politik Gagasan di Tengah Disrupsi Zaman

Oleh: Sudarsono Rahman, SH, Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur

Setiap menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, perhatian publik hampir selalu tersedot pada satu hal: siapa yang akan menjadi Rais Aam dan siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Nama-nama mulai diperbincangkan, dukungan mulai dipetakan, dan berbagai spekulasi politik organisasi mengemuka. Fenomena ini sebenarnya wajar. Dalam setiap organisasi besar, pergantian kepemimpinan memang selalu menarik perhatian.

Namun ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Muktamar hanya tentang memilih pemimpin?

Jika jawabannya iya, maka Muktamar kehilangan sebagian besar makna historis dan intelektualnya. Sebab sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama tidak dibangun di atas kultus figur, melainkan di atas tradisi ilmu, musyawarah, dan perjuangan peradaban. Para pendiri NU tidak sekadar mewariskan organisasi, tetapi juga mewariskan cara berpikir: bahwa kepemimpinan adalah instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri.

Karena itu, menjelang Muktamar NU ke-35, sudah saatnya warga Nahdliyin menggeser fokus pembicaraan dari sekadar siapa yang akan memimpin menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: ke mana NU akan diarahkan dalam lima tahun mendatang?

Sebab memilih nahkoda tanpa terlebih dahulu menyepakati arah pelayaran adalah tindakan yang berisiko. Sebaliknya, ketika arah sudah jelas, maka organisasi akan lebih mudah menemukan pemimpin yang tepat untuk mengantarkannya menuju tujuan.

Muktamar sebagai Forum Peradaban

Muktamar adalah forum tertinggi organisasi. Ia bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi ruang untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perumusan agenda masa depan.

Dalam tradisi keulamaan NU, musyawarah bukan sekadar mencari pemenang, melainkan mencari kemaslahatan. Karena itu, Muktamar semestinya menjadi perjumpaan gagasan para ulama, cendekiawan, aktivis, dan penggerak organisasi untuk membaca perubahan zaman serta merumuskan respons yang tepat.

Tantangan yang dihadapi NU hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dunia bergerak sangat cepat. Teknologi digital mengubah cara manusia belajar dan berinteraksi. Urbanisasi mengubah struktur sosial masyarakat. Kecerdasan buatan mulai memengaruhi dunia pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan krisis lingkungan menjadi persoalan yang semakin nyata.

Dalam situasi seperti ini, Muktamar tidak cukup hanya menghasilkan pemimpin baru. Muktamar harus menghasilkan arah baru.

Menjaga Khittah dan Independensi Moral

Salah satu agenda penting yang perlu dibicarakan secara serius adalah posisi NU di tengah relasi antara agama, masyarakat, dan kekuasaan.

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, NU memiliki tanggung jawab menjaga independensi moralnya. Kedekatan dengan negara dapat menjadi sarana memperjuangkan kemaslahatan umat, tetapi independensi harus tetap dijaga agar NU tidak kehilangan kemampuan untuk memberikan kritik, koreksi, dan panduan moral kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.

Dalam sejarahnya, NU dihormati bukan karena dekat dengan kekuasaan, melainkan karena keberaniannya menjaga kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan politik sesaat.

Muktamar perlu menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap Khittah NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang melayani umat, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu.

Menjawab Tantangan Generasi Baru

NU lahir dari pesantren dan tumbuh bersama masyarakat akar rumput. Namun Indonesia hari ini tidak lagi sama seperti Indonesia beberapa dekade lalu.

Generasi muda hidup di ruang digital. Mereka memperoleh informasi melalui media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform digital yang bergerak sangat cepat. Otoritas keilmuan yang dahulu terpusat kini berhadapan dengan banjir informasi yang sering kali tidak terverifikasi.

Di sinilah tantangan besar NU. Bagaimana menjaga tradisi keilmuan pesantren yang mendalam sekaligus mampu hadir dalam bahasa yang dipahami generasi baru?

Transformasi digital bukan hanya soal membuat konten atau memperluas jangkauan media. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dapat diterjemahkan menjadi jawaban atas persoalan manusia modern yang hidup dalam dunia yang terus berubah.

Membangun Kemandirian Ekonomi Umat

Besarnya jumlah warga Nahdliyin adalah potensi yang luar biasa. Namun potensi itu harus diubah menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Klik Berita Selanjutnya