Selat Hormuz.
MUSCAT, BANGSAONLINE.com - Kesultanan Oman secara tegas menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Muscat bersikeras bahwa interaksi mereka dengan Teheran murni dalam rangka menegosiasikan sistem pengelolaan Selat Hormuz di masa depan agar tetap sesuai dengan hukum internasional.
Sebagai sekutu lama AS yang berbagi pengelolaan jalur pelayaran vital tersebut, Oman menegaskan bahwa penerapan rezim maritim apa pun di kawasan itu baru akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan Organisasi Maritim Internasional PBB (IMO).
Selama ini, Oman dikenal sukses mengambil peran sebagai mediator jalur belakang (backchannel) yang netral di kawasan Teluk. Namun, netralitas tersebut memiliki batasan. Oman tetap kritis terhadap pengabaian Israel atas hukum internasional, dan baru-baru ini mengutuk serangan Iran terhadap Bahrain dan Kuwait.
Sikap independen Oman memicu kekesalan di Washington. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump secara spontan melayangkan ancaman untuk membom kesultanan tersebut. Ketegangan ini dipertegas oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam kesaksiannya di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Senat.
“Tidak ada negara di dunia selain Iran – dan mungkin Oman yang sempat bersekutu dengannya – yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” tegas Marco Rubio.
Merespons tekanan ini, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, langsung bergerak cepat melakukan diplomasi. Dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS, ia mencoba meyakinkan Washington bahwa Oman tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan menolak sistem pungutan tol sepihak.
Kecurigaan AS terhadap Oman sebenarnya bermula sejak sebelum perang Israel-AS pecah, yakni saat Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, muncul di televisi AS untuk memohon perpanjangan waktu negosiasi, mengklaim bahwa kesepakatan damai saat itu sudah di depan mata.
Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan lalu lintas kapal ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran juga membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA)—sebuah badan yang kini telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS—yang mewajibkan setiap kapal meminta izin melintas.
Untuk melunakkan penolakan Oman, Iran mengusulkan penerapan biaya non-diskriminatif bagi kapal yang lewat dengan dalih retribusi pemulihan lingkungan akibat operasi militer AS.
“Masalahnya bukan hanya menuntut kapal karena mereka melewati selat. Tujuannya adalah untuk mengamankan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan memberikan kompensasi atas konsekuensi dari tindakan yang telah merusak prinsip pelayaran damai,” kata Arman Khorsand, kepala Departemen Lingkungan Pusat Urusan Internasional dan Konvensi Lingkungan Iran.
“Operasi militer AS yang dilakukan di wilayah tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi keamanan dan kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan biaya lingkungan yang signifikan.”
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
