NU Seperti Kapal Induk AS di Selat Hormuz

Oleh: Khariri Makmun, Pengasuh Pesantren Algebra, Bogor

Nahdlatul Ulama sedang memasuki salah satu fase paling rumit dalam sejarah mutakhirnya. Menjelang berakhirnya masa khidmat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2021–2026, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini justru disibukkan oleh kontroversi, silang sengketa internal, dan pertarungan pengaruh di level elite.

BACA JUGA:

Ketegangan antara unsur Syuriyah dan Tanfidziyah, keretakan hubungan antar faksi internal PBNU, Isu Korupsi yang membelit sebagian tokoh NU, konflik terbuka dengan Partai Kebangkitan Bangsa, hingga polemik konsesi tambang, memperlihatkan bahwa NU sedang menghadapi turbulensi serius. Ini bukan sekadar riak biasa dalam organisasi besar. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral dan masa depan NU sebagai penyangga moderasi Islam Indonesia.

Kondisi NU saat ini dapat diibaratkan seperti kapal induk Amerika Serikat yang berlayar di Selat Hormuz, tampak besar, kuat, dan penuh daya gentar, tetapi berada di jalur sempit yang dipenuhi ancaman dari berbagai arah. Dalam ruang yang sempit itu, keunggulan ukuran dan reputasi tidak otomatis menjamin keselamatan. Sedikit salah manuver, lengah membaca situasi, atau meremehkan ancaman kecil, kapal raksasa pun bisa menjadi sasaran rudal presisi dan serangan berlapis.

Begitu pula NU. Sebagai organisasi besar dengan sejarah panjang dan basis massa luas, NU tampak kokoh dari luar. Namun bila elite internal terus terjebak konflik, salah mengelola arah, dan abai terhadap keresahan warga, maka kekuatan besar itu justru rentan diguncang dari dalam. Dalam situasi seperti ini, kebesaran saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah kehati-hatian, disiplin komando, dan kemampuan membaca ancaman secara cermat.

Konflik tentu bukan barang baru dalam sejarah NU. Organisasi ini pernah melewati benturan gagasan yang keras: soal kembali ke khittah 1926, posisi terhadap negara, hubungan dengan kekuasaan, hingga perdebatan seputar demokrasi pascareformasi. Namun konflik masa lalu umumnya bertumpu pada ide, orientasi perjuangan, dan arah kebangsaan.

Kini wataknya berubah. Publik melihat pertikaian lebih banyak berkisar pada akses kekuasaan, pengaruh politik, perebutan sumber daya ekonomi, dan distribusi manfaat. Dalam konteks inilah keresahan muncul. Sebab ketika organisasi ulama lebih sering diasosiasikan dengan jabatan dan konsesi ketimbang dakwah dan pengabdian, maka yang pertama terkikis adalah kepercayaan publik.

Padahal modal utama NU bukan uang, bukan kedekatan dengan penguasa, dan bukan pula jejaring bisnis. Kekuatan terbesar NU selama ini adalah trust sosial: keyakinan masyarakat bahwa organisasi ini hadir untuk umat, bukan untuk elite.

Yang juga menarik, konflik di pucuk PBNU tampak tidak terlalu mengguncang akar rumput. Tidak ada gejolak besar di kalangan warga Nahdliyin. Pengajian tetap berjalan, pesantren tetap hidup, dan aktivitas keagamaan berlangsung seperti biasa.

Fenomena ini bisa dibaca dua arah. Pertama, warga NU makin dewasa dan tidak mudah terseret drama elite. Kedua, yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat mulai merasa pertikaian di pusat organisasi tidak lagi relevan dengan kebutuhan sehari-hari mereka.

Jika tafsir kedua yang benar, PBNU sedang menghadapi persoalan serius: jarak antara elite dan basis sosialnya.