Ringkasan Berita
- Pemerintah telah menyalurkan Rp203,7 triliun untuk subsidi dan kompensasi hingga Mei 2026, mencakup 45,6% pagu APBN. Belanja ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Komposisi belanja terdiri dari subsidi sebesar Rp94,8 triliun dan kompensasi Rp108,9 triliun. Pola pembayaran kompensasi diubah menjadi 70% dibayar bulanan dan 30% setelah evaluasi September.
- Penyaluran berbagai jenis bantuan hingga Mei menunjukkan pertumbuhan, seperti BBM subsidi tumbuh 8,6% dan pupuk bersubsidi tumbuh 20,7%. Listrik bersubsidi menjangkau 43 juta pelanggan.
- Belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuh pesat 52,6% (yoy) menjadi Rp1.059,3 triliun. Pertumbuhan didorong oleh kenaikan belanja K/L sebesar 58,9% dan belanja non-K/L sebesar 47%.
- Kebijakan ini dilaksanakan atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menjaga ketersediaan barang bersubsidi. Evaluasi pembayaran kompensasi akan dilakukan pada September 2026.
BANGSAONLINE.com - Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai Rp203,7 triliun untuk belanja kompensasi dan subsidi hingga 31 Mei 2026, atau setara 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
āBelanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,ā kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (5/6/2026).
Dari total tersebut, belanja subsidi mencapai Rp94,8 triliun, sementara kompensasi sebesar Rp108,9 triliun.
Purbaya menjelaskan, pemerintah mengubah pola pembayaran kompensasi pada 2026, di mana 70 persen dibayarkan setiap bulan, sedangkan sisanya 30 persen akan dihitung dan dibayarkan setelah evaluasi pada September.
āIni juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, pemerintah terus menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi,ā ujarnya.
Hingga Mei 2026, pemerintah menyalurkan BBM subsidi sebanyak 6.310 ribu kiloliter (tumbuh 8,6 persen), LPG 3 kg sebanyak 2.858,3 juta kilogram (tumbuh 2,7 persen), listrik bersubsidi untuk 43 juta pelanggan (tumbuh 2,1 persen), pupuk bersubsidi 3,7 juta ton (tumbuh 20,7 persen), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,93 juta debitur (tumbuh 0,52 persen).
Belanja pemerintah pusat juga tumbuh pesat dengan kenaikan 52,6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun. Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp517,7 triliun atau naik 58,9 persen (yoy), sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy). (rom)
