JAKARTA, BANGSAONLINE.ccom-Banyak cerita dramatis mengiringi detik-detik dicopotnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Diantaranya ia mengungkap 40 perusahaan baja China yang mengemplang pajak. Ia bahkan mencurigai ada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bermain dalam pemeriksaan pajak perusahaan.
Ia kemudian mengungkap 40 perusahaan tersebut yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Menurut dia, persoalan ini terjadi saat pemerintah berupaya membenahi penerimaan negara dengan menutup berbagai kebocoran di sektor Pajak dan Bea Cukai.
"Perpajakan kami dan Bea Cukai kami. Jadi yang bocor-bocor, saya coba tutup. Itu saja sudah mereka seperti itu, dan itu pun belum sempurna. Jadi Pajak dan Bea Cukai masih ada yang main. Contohnya, ada 40 pabrik baja China di sini yang beroperasi, utamanya cash basis. Jadi bayar pajaknya sepersekiannya lah," kata Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senin (14/9/2026).
Purbaya mengaku telah memerintahkan pegawai pajak untuk memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut. Namun tidak satu pun perusahaan itu diperiksa. Itulah yang kemudian membuat Purbaya curiga ada pegawai pajak yang bermain.
"Jadi yang gitu-gitu saya akan perbaiki terus ke depan. Pertama tadi meningkatkan pendapatan saya. Kedua, membuat saya lebih fair untuk pengusaha domestik, sehingga pengusaha domestik bisa hidup dan terjadi penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," ujar Purbaya seperti dilansir detikfinance.
Menurut dia, ini jelas persaingan tak fair, terutama antara perusahan domestik.
"Persaingannya enggak cukup fair untuk perusahaan domestik. Perusahaan domestik bayar penuh, dia enggak bayar. Cash basis, uangnya lari keluar negeri. Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi dari itu saya gampang nyimpulnya berarti mereka main sebagian," tegas Purbaya dengan wajah kecewa sembari memberi contoh salah satu perusahaan di Pulogadung yang akhirnya diperiksa.
Menurut Purbaya, perusahaan tersebut memiliki kewajiban pajak sedikitnya Rp 200 miliar, bahkan nilainya mendekati Rp 1 triliun.
"Makanya saya sidak ke beberapa. Itu saja kelihatan yang di Pulogadung. Dia si sopan, gini-gini. Tapi setelah kita periksa, pajaknya harusnya mereka punya utang ke saya minimal Rp 200 miliar. Tapi kalau ditekan lebih kenceng lagi, dengan aturan lebih ketat, itu mendekati Rp 1 triliun satu perusahaan," kata Purbaya.
Purbaya berjanji akan membenahi kebocoran-kebocoran yang terjadi seperti kasus tersebut. Ia juga berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi perusahaan domestik demi penciptaan lapangan kerja.
Tapi apa yang terjadi. Ternyata Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Bahkan Purbaya disebut-sebut dicopot mendadak dan dengan cara tidak elok saat rapat dengan DPD RI, Senin (14/9/2026), sehingga ia mendapat simpati publik secara luas.
