“Tidak ada negara di dunia selain Iran – dan mungkin Oman yang sempat bersekutu dengannya – yang mendukung apa yang dilakukan Iran di selat tersebut,” tegas Marco Rubio.
Merespons tekanan ini, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, langsung bergerak cepat melakukan diplomasi. Dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent serta pertemuan di Departemen Luar Negeri AS, ia mencoba meyakinkan Washington bahwa Oman tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan navigasi dan menolak sistem pungutan tol sepihak.
Kecurigaan AS terhadap Oman sebenarnya bermula sejak sebelum perang Israel-AS pecah, yakni saat Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, muncul di televisi AS untuk memohon perpanjangan waktu negosiasi, mengklaim bahwa kesepakatan damai saat itu sudah di depan mata.
Di sisi lain, Iran menyatakan kesiapannya untuk memulihkan lalu lintas kapal ke tingkat sebelum perang dalam waktu satu bulan, sebagai bagian dari kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun, Teheran juga membentuk Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA)—sebuah badan yang kini telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS—yang mewajibkan setiap kapal meminta izin melintas.
