Respons UU Desa Baru, DPRD Tuban Segera Bahas 3 Raperda Usulan PPDI

TUBAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Tuban memastikan akan segera membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPD PPDI) Tuban. Langkah cepat ini diambil untuk menyesuaikan tata kelola desa dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tuban, Hj. Tri Astuti, menyatakan bahwa pihaknya telah resmi memasukkan usulan tersebut ke dalam program legislasi daerah.

BACA JUGA:

"Secara resmi kami mengabulkan usulan PPDI dengan memasukkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus ke dalam Propemperda Tahun 2026 untuk segera diparipurnakan," kata Tri Astuti saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).

Keputusan strategis ini diambil setelah Bapemperda menggelar rapat audiensi dengar pendapat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Tuban pada Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Bapemperda, pengurus DPD PPDI, Bagian Hukum Setda, serta Dinsos P3A Pemdes Kabupaten Tuban.

Politikus Partai Gerindra tersebut membeberkan tiga regulasi baru yang resmi diakomodasi ke dalam Propemperda 2026, yaitu Raperda tentang Kepala Desa, Raperda tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Astuti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Jawa Timur menjelaskan, audiensi ini merupakan tindak lanjut dari Surat DPD PPDI Tuban Nomor: 07/DPD.PPDI-TBN/V/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Surat tersebut berisi permohonan dengar pendapat atas Perda Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.